Home / Populer / Kriminolog UI: Wacana Pansus Pilpres berlebihan & Tergolong Makar

Kriminolog UI: Wacana Pansus Pilpres berlebihan & Tergolong Makar

Bagikan Halaman ini

Share Button

dprFoto : Ilustrasi

 

 

 

MORAL-POLITIK.com- Adanya wacana pembentukan Pansus Pilpres oleh sejumlah anggota dewan di parlemen dinilai berlebihan dan tergolong upaya makar. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan putusan sengketa hasil Pilpres dan harus dihargai sebagai hasil yang final.

“Ini putusan istimewa, harus dipandang demikian. Bagi yang menolak putusan MK maka itu melanggar gentle agreement. Yang menolak ini yang agresif dan haus akan kekuasaan,” ujar Kriminolog dari Universitas Indonesia, Priyono Sumbogo.

Hal tersebut dikatakan Priyono dalam Diskusi Lembaga Penegak Hukum dan Strategi Nasional (LPHSN) bertema “Pasca Putusan MK dan Komitmen Membangun Pemerintahan yang Bersih” di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (24/8/2014). Selain Priyono, acara ini juga dihadiri oleh Tim Advokasi Jokowi-JK, Ahmad Rifai, Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, dan pakar hukum Margarito Kamis.

Melansir detik.com, Priyono menekankan jika wacara pansus Pilpres terus sengaja dimunculkan seperti terkesan dipaksakan. Padahal, DPR sebagai legislatif mesti punya prioritas yang penting menjelang akhir masa kepengurusannya.

“Iya, itu bisa makar. Pansus Pilpres ini sama saja menolak hasil Pemilu,” kata dia.

Kemudian, dia pun menyinggung kalau penolakan hasil putusan MK itu bisa menganggu kedaulatan pemerintahan. Bahkan, dia memprediksi bisa menyebabkan perang saudara di dalam negeri.

“Kalau perang sama negara lain ya enggak apa-apa. Tapi, kalau perang sama saudara sendiri itu yang paling bahaya. Makar itu kan bisa dikategorikan seperti menghasut, mengganggu perspektif orang,” sebutnya.

Putusan MK Seperti Luka yang Sulit Diobati
Anggota Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, dalam diskusi tersebut, menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sudah meninggalkan luka yang sulit diobati. MK dianggap tidak melihat persoalan secara obyektif karena terdapat hasil putusan DKPP yang menyatakan terdapat pelanggaran dalam Pilpres 2014.

Baca Juga :  Kasus Patrialis, KPK: Tak ada dugaan gratifikasi seks

“Dalam keseharian kita yang biasa dengan praktik hukum, putusan ini sudah meninggalkan suatu luka. Luka itu, sulit, bagaimana mau membersihkannya?,” kata Maqdir.

Dia menjabarkan adanya putusan yang menyatakan pelanggaran oleh komisioner KPU pusat dan sejumlah orang di KPUD tidak dianggap suatu masalah oleh MK. Padahal, dia mengacu beberapa putusan DKPP yang menyatakan ada pelanggaran seperti salah satunya di Dogyai, Papua dengan memberhentikan Ketua KPUD setempat.

“Dalam putusan MK, pelanggaran-pelanggaran oleh KPUD atau komisioner KPU tidak ada yang bermasalah. Ini tidak bisa kita edit, tidak bisa kita tipe ex. Yang terjadi dalam KPUD, di DKI yang dianggap pelanggaran kode etik. Tetapi dalam MK itu dianggap tidak masalah,” katanya.

Dia juga kembali menyinggung terkait persoalan pembongkaran kotak suara di sejumlah daerah tanpa izin Mahkamah Kosntitusi. Padahal, kata dia, lagi-lagi DKPP menilai hal tersebut pelanggaran dan mendapat sanksi peringatan.

“Begitu kami gembor-gemborkan, mereka baru serius izin ke MK. Ini kan salah menginstruksikan pembukaan kotak suara sebelum waktunya,” ujarnya.

Lantas, bagaimana dengan adanya isu kalau tim hukum Prabowo-Hatta bakal membawa persoalan ini selanjutnya untuk kasasi ke PTUN atau Mahkamah Agung? Maqdir menjawabnya dengan kalimat yang terkesan pesimis.

“Saya kira begini, putusan MK itu kan sudah selesai dan tidak bisa dibuat apapun kecuali dalam proses putusan itu ada kegiatan tertentu yang dinilai mengganggu. Tapi, tidak ada apapun dalam pasca putusan MK ini,” pungkas dia. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button