Home / Populer / Pakar HTN: Jokowi Larang Menteri Rangkap Jabatan, itu Revolusi Mental

Pakar HTN: Jokowi Larang Menteri Rangkap Jabatan, itu Revolusi Mental

Bagikan Halaman ini

Share Button

jok

 

 

MORAL-POLITIK.com- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengapresiasi ide presiden terpilih Joko Widodo yang menginginkan agar menteri di kabinet pemerintahannya tidak rangkap jabatan sebagai elite partai politik. Dia menyebut ide ini sebagai salah satu upaya revolusi mental yang bagus.

“Kalau ada ketua parpol yang menjadi menteri, ya dia harus tinggalkan posisi di parpol. Ini tidak boleh dilupakan. Masuk akal menurut saya. Jadi, tidak ada itu transaksional jabatan ini, kalau ingin itu ya harus benar-benar profesional,” ujar Margarito dalam diskusi di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (24/8/2014).

Melansir detik.com, dia menambahkan, jika mengacu latar belakang Jokowi yang tidak punya jabatan di parpol, hal tersebut semestinya bisa dicontoh jajaran menterinya nanti.

“Saya harus sebut itu revoluasi mental yang bagus. Kita tidak ingin bicara dalam pemerintahan itu ketua partai yang menjabat di parpol. Apalagi Pak Jokowi ini tidak punya pengalaman sebagai ketua DPD PDIP di Solo, atau menjabat di partai X,” kata pria yang pernah duduk sebagai saksi ahli Tim Prabowo-Hatta di persidangan MK ini.

Margarito juga menyebut dalam kabinet baru nanti harus ada komitmen membangun pemerintahan yang bersih. Pasalnya, dengan APBN yang juga baru, maka harus ada hasil secara positif. Dia pun mengingatkan agar menteri tidak macam-macam dengan anggaran karena lembaga hukum seperti KPK bakal mengawasi.

“Dalam APBN dan pemerintahan yang baru ini harus terarah. Jangan sampai sekjen partai atau ketua partai nanti masuk sel,” pungkas dia. (erny)

Baca Juga :  Soal 14 “Proyek Siluman”, Komisi IV Dukung Langkah Veki Lerik

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button