Home / Populer / Pansus DPRD Kota Kupang: Pemkot awasi Galian C

Pansus DPRD Kota Kupang: Pemkot awasi Galian C

Bagikan Halaman ini

Share Button

rohiFoto : Irianus Rohi

 

 

MORAL-POLITIK.com- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Kupang, minta kepada Pemerintah Kota Kupang agar dapat melakukan pengawasan melalui instansi pelaksana terhadap aktifitas penambangan khusus Galian C di Kota Kupang terlebih khusus lagi di kawasan Manulai II.

Demikian dikatakan Ketua Pansus DPRD Kota Kupang Irianus Rohi, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD kepada wartawan di Kantor DPRD, Kamis (14/8), saat dikonfirmasi soal catatan strategis atau  rekomendasi Pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2013 Walikota Kupang dalam masa sidang I tahun 2014.

Menurutnya, sesuai hasil rekomendasi Pansus saoal LKPJ khusus di sektor tata ruang  dan lingkungan kota, Pansus meminta pemerintah  melakukan pengawasan terhadap aktifitas penambangan Galian C melalui intansi pelaksana di wialayah Manulai II tersebut.

“Selain itu, pada sektor yang sama pemerintah juga segera melakukan upaya-upaya penertiban yang mengacu pada  Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang rencana detail tata ruang,’ katanya.

Ia mengatakan, melalui catatan strategis atau rekomendasi Pansus pada sektor yang sama juga Pansus mendeask pemerintah untuk bisa mengambil sikap tegas  dan meminta kepada managemen Hotel Swissbell untuk mengahentikan segala aktifitas dikawasan tersebut.Karena kawasan  tersebut merupakan ruang publik dan belum memiliki ijin.

“Aktifitas yang dilakukan Hotel Swissbell dikawasan tersebut sudah bertentangan dengan Perda tentang rencana tata ruang wilayah.Kawasan tersebut tersebut merupakan ruang publik dan belum memiliki ijin,” tandasnya.

Sementara catatan strategis atau rekomondasi lain dari Pansus soal LKPJ pada sektor infrastruktur kota, kata Irianus, pemerintah diminta agar dalam perencanaan pembangunan di Kota Kupang kedepan dapat menacari solusi yang terbaik sehingga pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana secara baik.

Baca Juga :  Pembagian tugas Jokowi-Ahok patut ditiru

“ Pansus menilai dalam perencanaan pembangunan, Pemkot belum secara memperhatikan perkembangan dinamika global, khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan yang mengabaikan Musrembang pada tingkat kelurahan,” jelasnya.

Berkaitan hal tersebut, Pansus meminta kepada pemerintah agar ditahun mendatang agar dalam perencanaan pembangunan dapat mengakomodir hasil Musrembang pada tingkat kelurahan. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button