Home / Populer / Pemkot Kupang harus tegas terhadap Penunggak Pajak

Pemkot Kupang harus tegas terhadap Penunggak Pajak

Bagikan Halaman ini

Share Button

pajakFoto : Ilustrasi

 

 

MORAL-POLITIK.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang diminta untuk tegas dalam melakukan
penagihan terhadap badan usaha yang selama ini menunggak pajak, terutama usaha-usaha yang memanfaatkan lahan milik pemerintah. Pembayaran pajak tidak seharusnya ditunggak bertahun-tahun bahkan hingga bernilai ratusan juta rupiah.

Demikian dikatakan anggota DPRD Kota Kupang Adrianus Talli kepada wartawan di kantor DPRD Kota Kupang, Jumat (1/8). Menurut Talli, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, ada tunggakan pajak dari PT Subasuka Go dan Restoran Teluk Kupang yang menurut pemerintah baru mulai dilunasi.

Menurutnya, kenapa baru disetor dengan jumlah yang kecil, padahal ada kontrak. Seharusnys, setiap tashun dibayar karena dalam pemanfaatan tempat itu juga dibayar terlebih dahulu oleh pemakai. Karena itu, pemkot dalam hal ini Dispenda harus mengupayakan agar pembayaran dilakukan setiap bulan atau setip tahun.

Selain pembayaran yang harus dilakukan secara rutin, pemerintah juga harus memperbaharui perjanjian kerja sama dan menghitung ulang nilai pajaknya. Dia beralasan, sewa pakai tempat dan harga maknan yang dijual saat ini tentu sudah naik jika dibandingkan dengan harga pada saat kontrak dibuat sebelumny. Karena itu, dalam pembaharuan kontrak dimaksud, harus pula diperhitungkan ulang nilai pajaknya.

Talli mengatakan, pemanfaatan Subasuka Go dan Teluk Kupang selama ini oleh para pengguna tak pernah berutang. “Harus bayar dulu baru pakai, jadi konsekwensinya pajak juga tidak boleh menunggak,” tegasnya.

Jika pemerintah terus membiarkan penunggakan pajak oleh perusahaan besar terus terjadi, maka nantinya akan menjadi perseden buruk bagi masyarakat. Masyarakat akan beranggapan bahwa pemerintah hanya tegas terhadap penunggak pajak dari kalangan masyarakat kecil, sedangkan jika penunggakan jakan dilakukan oleh pengusaha besar terkesan dibiarkan menunggak bertahun-tahun.

Baca Juga :  Timses Prabowo-Hatta : Survei unggulkan Jokowi-JK itu ngaco

“Kalau masyarakat kecil pemerintah getol tagih, tapi kalau pengusaha besar dibiarkan menunggak bertahun-tahun,” katanya.

Ditanya adanya tunggakan pajak yang bernilai sampai raturan juta karena adanya permainan orang dalam, Talli enggan mengomentarinya. Hanya saja ia meminta agar dalam penjabaran aturan harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Pengusaha besar maupun masyarakat kecil yang menunggak pajak harus diperlakukan sama.

Sebelumnya Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan, terkait piutang PT Subasuka Go dan Restoran Teluk Kupang, piutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemkot Kupang untuk melakukan penagihan. Hingga saat ini, Restoran Teluk Kupang telah menyetor sebesar Rp 55 juta dari pajak terhutang sebesar Rp 225 juta. Sedangkan PT Subsuka Go telah menyetor Rp 25 juta dari pajak terutang sebesar Rp 48,973 juta.

Di samping itu, pemerintah akan mencermati dan mengevaluasi kembali perjanjian kerja sama dimaksud guna disesuaikan dengan perkembangan saat ini. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button