Home / Populer / Perbedaan persepsi Ketua DPRD dengan Walikota Kupang soal Perwali

Perbedaan persepsi Ketua DPRD dengan Walikota Kupang soal Perwali

Bagikan Halaman ini

Share Button

wali

 

MORAL-POLITIK.com- Wali Kota Kupang Jonas Salean saat dikonfirmasi wartawan, Senin (4/8/2014), di Balai Kota Kupang terkait pernyataan Ketua DPRD Kota Kupang Tellendmark J. Daud, yang mengaku hingga saat ini belum menerima surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penjelasan atas Perwali yang diterbitkan oleh Wali Kota Kupang, memberikan keterangan berbeda.

Dia menyebutkan, surat dari Mendagri sudah ada di Pemprov NTT, dan akan dikirim ke DPRD Kota Kupang oleh Gubernur NTT.
Tembusan surat Mendagri, bilangnya sudah dikirim kepada pihaknya, dan sudah disampaikan kepada DPRD Kota Kupang.

“Surat tembusannya sudah ada di tangan kita, dan sudah disampaikan kepada DPRD Kota Kupang,” paparnya.

Menyoal isi surat Mendagri, Jonas Salean mengemukakan, dalam surat itu disebutkan kalau tidak ada pelanggaran dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama Permendagri.

“Perwali yang kami terbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kutipnya.

Dia menyebutkan, Pansus yang dilakukan DPRD sebenarnya karena beda persepsi. DPRD berpersepsi kalau untuk penambahan anggaran terutama untuk membayar hutang pada pihak ketiga senilai Rp 5 miliar harus dibahas bersama. Padahal sesuai aturan, hanya bersifat pemberitahuan kepada DPRD. Terkecuali terhadap sisa hutang sebanyak Rp 3,5 miliar, yang harus dibahas bersama, dan dimasukan dalam perubahan APBD 2014 nanti.

“Ini hanya salah persepsi antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang. Tapi tidak masalah karena itu wewenang DPRD. Dengan surat Mendagri ini, maka tidak ada masalah terkait Perwali,” pungkasnya.(Nypngky)

Baca Juga :  Soal Klasifikasi Jalan, ini kata Kadis PU NTT (4)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button