Home / Populer / “Tak Aktifnya JK di Kantor Transisi bukan karena penolakan?”

“Tak Aktifnya JK di Kantor Transisi bukan karena penolakan?”

Bagikan Halaman ini

Share Button

jkFoto : Ilustrasi

 

 

 

MORAL-POLITIK.com- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak aktif di Kantor Transisi semenjak tim transisi dibentuk oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Sejak diresmikan pada 4 Agustus lalu, JK tak pernah terlihat hadir di sana. Padahal, Jokowi beserta sejumlah petinggi partai koalisi kerap hadir di kantor yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tersebut. Ada apa?

Politisi Partai Hanura yang dekat dengan JK, Yuddy Chrisnandi, membenarkan bahwa mantan Wakil Presiden RI itu tidak pernah mengunjungi Kantor Transisi. Namun, dia membantah hal tersebut karena penolakan JK terhadap pembentukan tim transisi.

“Tidak ada (perpecahan). Gagasan mengenai tim transisi merupakan pemikirian spontan dari Jokowi tentang pentingnya organisasi yang mengelola program dan persiapan implementasi dari visi misi kampanye yang sudah disosialisasikan ke masyarakat agar nanti (setelah dilantik) tinggal berjalan,” kata Yuddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/8/2014) pagi.

Namun, kata Yuddy, ide spontan itu muncul bertepatan dengan kepergian JK ke luar negeri untuk cek kesehatan. Oleh karena itu, belum ada komunikasi yang terjadi antara JK dan Jokowi saat itu terkait pembentukan tim transisi. (Baca: Ini Fungsi Kantor Transisi Jokowi-JK)

“Ini kan muncul belakangan. Belum sempat didiskusikan sebelumnya, tapi dalam pandangan Pak JK, adanya Kantor Transisi dan tim itu beliau setuju dan diperlukan,” ujarnya. (Baca: Ini Alasan Jokowi Pilih Rini Soemarno sebagai Ketua Tim Transisi)

Setelah tim transisi diresmikan, menurut Yuddy, JK yang masih berada di luar negeri juga selalu berkomunikasi secara intensif dengan Jokowi terkait perkembangan tim transisi. Yuddy dan orang-orang dekat JK lainnya juga memberikan laporan dan perkembangan.

“Dari informasi dan penjelasan yang diberikan, tidak ada hal hal yang sifatnya krusial. Belum ada keputusan yang substansial di mana beliau perlu terlibat di dalamnya. Pak Jokowi juga belum mengambil keputusan urgen selain menyiapkan kesekretariatan dan tim untuk mengorganisasi rencana-rencana tim,” ucap Yuddy. (erny)

Baca Juga :  ICW : 98% kasus korupsi di daerah, yang diungkap kelas teri

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button