Home / Populer / Tindak lanjut Temuan BPK tuntas akhir Agustus

Tindak lanjut Temuan BPK tuntas akhir Agustus

Bagikan Halaman ini

Share Button

bpkpFoto : Ilustrasi

 

MORAL-POLITIK.com- Tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT, terus dilakukan pihaknya. Oleh BPK diminta dua bulan, namun Pemkot Kupang bertekad hanya satu bulan saja, dan kini sedang ditindaklanjuti.

“Akhir Agustus nanti, tindak lanjut temua BPK, akan tuntas semuanya,” kata Walikota Kupang  Jonas Salean kepada wartawan di kantor DPRD Kota Kupang, Selasa (12/08/2014).

Temuan BPK tahun 2013, katanya terdiri dari dua sisi, diantaranya sisi kesalahan administrasi dan juga sisi mark up atau penggelembungan tiket perjalanan dinas keluar daerah.

“Kita bersyukur karena proses tindak lanjut berjalan baik, dan sejauh ini belum ditemukan hambatan yang berarti,” bilangnya.

Dikatakan, untuk mark up tiket perjalanan dinas pada Pemkot Kupang sebagaimana temuan BPK sebesar Rp 300 juta. Sementara penggelembungan tiket untuk lembaga DPRD ditemukakan sekira Rp 200 juta.

“Pemkot temuanya sekira Rp 300 juta, dan DPRD sekira Rp 200 juta. Saat ini sudah dibayar dan tersisa beberapa juta. DPRD responsif jadi semua hampir terbayar,” ujarnya. Untuk temuan pada Pemkot, sudah hampir lunas, dan itu merupakan perjalanan dinas puluhan PNS Kota Kupang.

“Waktu terima gaji 13, bagi PNS saya perintahkan untuk potong gaji memang. Jadi hampir selesai semuanya,” tambah Jonas.

Dia berharap, pada akhir Agustus semuanya beres baik Pemkot maupun DPRD. Untuk DPRD pihaknya terus mendorong, agar dituntaskan karena  pada 25 Agustus mendatang, masa jabatan akan segera berakhir.

Pada kesempatan itu, Jonas Salean menjelaskan, pihaknya sedang melakukan pembenahan terhadap sejumlah aset yang ada.

“Ada aset Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang yang kita gunakan. Kita akan selesaikan semua, sehingga tidak menjadi temuan BPK pada tahun mendatang,” sebut Jonas Salean yang didampingi Sekot Kupang Bernadus Benu.

Baca Juga :  Sidang Kasus Brigpol Rudy Soik Ricuh, apa penyebabnya?

Pada 2015 mendatang, diharapkan opini BPK bisa meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mencapai itu, temuan BPK saat ini ditindaklanjuti dan dibenahi, baik administrasi maupun temuan kesalahan pengelolaan keuangan daerah. “Semoga pada 2015 nanti, kita raih opini WTP dari BPK,” pungkas mantan Sekda Kota Kupang itu. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button