Home / Populer / ATE Siapkan Kebijakan Atasi Imigrasi Warga Kabupaten Kupang

ATE Siapkan Kebijakan Atasi Imigrasi Warga Kabupaten Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button

ayub-titu-eki-3Ayub Titu Eki (ATE)

 

MORAL-POLITIK.COM- Maraknya tenaga kerja asal Kabupaten Kupang yang dikirim secara ilegal oleh PJTKI-PJTKI membuat pemerintah harus membuat kebijakan dan berbenah untuk mengatasi permasalahan itu.  Kebijakan yang tepat untuk mengatasi imigrasi adalah pembangunan di daerah asalnya. Potensi-potensi daerah mesti dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan menyiapkan lahan pekerjaan baru bagi masyarakat Kabupaten Kupang.

“Secara teori  orang  bekerja keluar negeri adalah orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidup mereka. Namun niat mereka tidak didukung oleh SDM dan PJTKI yang baik sehingga ketika sampai dinegara tujuan, bukan untung yang didapat malah buntung yang didapat,” kata Bupati Kupang Ayub Titu Eki (ATE) kepada wartawan di Kupang, Selasa (23/09/2014).

ATE mengatakan, yang menjadi persoalan adalah orang-orang yang bekerja di luar negeri itu orang-orang yang tidak memiliki keterampilan. BMI kita makin banyak ke Malaysia karena banyak tenaga kerja di sana pergi bekerja di negara lain. BMI diperlakukan secara tidak wajar bukan karena kurang penyiapan dari sini, tetapi juga karena mafia tenaga kerja. Persoalan tenaga kerja illegal bukan hanya kemauan tenaga kerja itu sendiri, tetapi juga kemauan majikan yang ada di sana. Sebab ada keuntungan tertentu bagi majikan yang memiliki tenaga kerja illegal. Berarti persoalan TKI sangat kompleks.

“Menyangkut dengan BMI pemerintah akan menyiapkan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BMI. Bukan hanya hal baik yang disosialisasikan tetapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika menjadi TKI. Harus ada perbandingan antara bekerja di daerah asal dengan jika bekerja luar negeri,” kata ATE.

ATE beharap, semua pihak bekerja preventif dalam menyelesaikan masalah BMI. Perarturan-peraturan dari desa mesti ditetapkan. Selain itu desa juga mesti memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan harus mulai dari desa. Jika ini dilakukan maka yang terjadi adalah migrasi antar desa bukan dari desa ke kota.

Baca Juga :  Jokowi hanya tunggu formalitas Parpol, de facto sudah “Presiden RI”

(nyongky(

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button