Home / Sport / DPRD NTT: Pemprov Perketat Pengawasan PPTKIS

DPRD NTT: Pemprov Perketat Pengawasan PPTKIS

Bagikan Halaman ini

Share Button

tkiIlustrasi

 

 

MORAL-POLITIK.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT memperketat pengawasan terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta  (PPTKIS) yang ada di NTT. PT Total Data Persada yang berkedudukan di Kota Kupang, diduga menampung dan menyekap sebanyak 35 orang calon tenaga kerja wanita (TKW) selama tiga minggu. Semula, mereka dijanjikan akan ditampung dua-tiga hari untuk kemudian dikirim bekerja di Singapura.

Hal itu dikatakan Mercy A. Piwung, anggota DPRD NTT kepada wartawan, Sabtu (13/9) saat mendampingi 11 TKW memeriksakan kesehatannya di RSUD Kota Kupang. Saat itu, Piwung bersama sejumlah jaringan gugus tugas dari Hukum dan HAM, Rumah Perempuan Kupang, dan polisi dari Polda NTT. Mereka mendampingi 11 tenaga kerja yang dikurung perusahan tersebut  selama tiga minggu.

Para TKW yang disekap tersebut berasal dari Sumba dan masih di bawah umur. Diantara mereka yang direkrut itu, ada yang sedang sakit. Semula, hanya ada satu orang yang sakit, namun saat dijemput di PT Total Data Persada di Fatululi untuk dibawa berobat, ternyata yang sakit ada 11 orang.

“Saya dapat informasi dari gugus tugas sehingga datang ke RSUD Kota Kupang. Ada 11 orang yang mengaku sakit sehingga dibawa ke RSUD Kota guna diperiksa,” kata dia.

Setelah berhasil mengeluarkan 11 orang yang sakit untuk menjalai pemeriksaan di rumah sakit, masih tersisa 20 orang di tempat penampungan PT Total Data Persada. Dari 20 orang tersebut, tiga di antaranya masih di bawah umur. Mereka masih disembunyikan oleh pihak PT Total Data Persada. “Mereka sudah dipindahkan ke tempat lain,” katanya.

Piwung mengatakan, para TKW yang disekap tersebut telah dimanipulasi identitas mereka. Salah seorang clon TKW yang berasal dari Sumba, namun dalam KTP-nya telah diganti dengan daerah asal kabupaten Kupang. Ada juga calon TKW yang disekap tersebut yang usiaya masih 19 tahun, namun di dalam KTP dimanipulasi mennjadi 21 tahun.

Baca Juga :  4 calon tersangka kasus proyek jalan di TTS

“Pemerintah harus memperketat keberadaan perusahan perekrut tenaga kerja yang berada di daerah ini, sehingga bisa meminimalisir kasus trafficking di NTT yang lagi hangat,” pungkas dia.
(nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button