Home / Populer / Galangan Kapal di Kota Kupang, Ini Permintaan DPRD kepada Walikota

Galangan Kapal di Kota Kupang, Ini Permintaan DPRD kepada Walikota

Bagikan Halaman ini

Share Button

galangan                                                                                                                               Ilustrasi

 

MORAL-POLITIK.COM- Menyusul ketegasan pemerintah Kota Kupang melakukan penertiban pada sejumlah kegiatan yang memanfaatkan aset milik pemerintah di sejumlah wilayah di Kota Kupang, Anggota DPRD Kota Kupang Adrianus Talli meminta pemerintah Kota Kupang menertibkan dulu aktifitas pembuatan galangan kapal oleh PT. Bumi Flores di Kelurahan Oesapa.

“Jika pemkot berniat menertipkan aktifitas dilahan milik pemkot di depan Hotel Bole Kale Kelurahan Kelapa Lima Kupang,  seharusnya menertipkan dulu  pembuatan galangan kapal milik PT. Bumi Flores di Kelurahan Oesapa. Sejak Komisi A mengeluarkan rekomendasi penutupan pabrik pembuat galangan kapal, tidak ada reaksi apa-apa dari pemerintah Kota Kupang,” kata Adrianus Talli kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Rabu (24/09/14).

“Kota ini harus diatur, aktifitas yang tidak sesuai aturan harus ditegur. Persolan ini sudah dari tahun 2012. Masyarakat sudah berulang-ulang kali meminta pabrik ini dihentikan tapi malah berproduksi terus. Anehnya lagi perusahaan itu semakin meluas di Keperbatasan kelurahan Oesapa Barat-Kelapa Lima, dan Kelurahan Namosaian. Sebenarnya pemerintah mau  melindungi pengusaha yang berusaha pada tempat yang salah atau melindungi masyarakat yang terkena dampak dari limbah pabrik,” katanya.

“Untuk kesekian kali masalah ini  Sudah sampaikan kepada wakil walikota secara langsung namun tidak digubris.masyarakat malah menuding DPRD yang bermain didalammnya, padahal DPRD lewat komisi sudah berulang-ulang kali menegur pemerintah,” katanya.

Dia menduga pemerintah yang membekengi keberadaan pabrik membuat kapal. Pemerintah terkesan membiarkan, dipihak lain pemerintah menertipkan para pedagang-pedagang kecil yang tidak merusak lingkungan, tetapi pengusaha kaya yang salah berusaha dan merusak lingkungan malah dibiarkan oleh pemerintah.

“Pemerintah terkesan masa bodoh. Apakah tunggu ada korban dulu baru pemerintah bereaksi,” tambahnya.

Baca Juga :  Tiga Nama Pimpinan DPRD Kota akan dikirim ke Gubernur NTT

(nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button