Home / Populer / Ganjar Pranomo bakal pensiun jika Pilkada via DPRD

Ganjar Pranomo bakal pensiun jika Pilkada via DPRD

Bagikan Halaman ini

Share Button

ganjarGanjar Pranowo

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya merupakan salah satu pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada pada 26 Mei 2013 lalu.

Ganjar mengatakan, jika tidak dipilih langsung oleh rakyat, dia tidak mungkin bisa menjabat sebagai gubernur. Sebagai bentuk kekesalannya terhadap pengesahan UU Pilkada melalui sidang paripurna DPR yang akhirnya memutuskan bahwa pilkada melalui DPRD, Ganjar berkomentar bahwa dirinya pasti sulit untuk terpilih lagi pada periode berikutnya.

“Saya kan produk pilkada langsung, saya kalkulasi pensiun saja kalau sistemnya seperti ini (pemilihan melalui DPRD) karena tidak mungkin di atas kertas saya bisa terpilih dengan pemilihan melalui DPRD,” katanya, Jumat (26/9/2014).

Melansir kompas.com, Ganjar mengatakan, jika ada pihak yang mengatakan bahwa dirinya bisa terpilih lagi meski pilkada melalui DPRD, maka itu tidak rasional dan hanya untuk menyenangkan hatinya.

“Ada yang bilang, wah kalau orang seperti Mas Ganjar pasti bisa terpilih meskipun pemilihan lewat DPRD, ah itu hanya ngayem-ngayemi saja,” tambahnya.

Dia mengatakan, jika sistem yang disahkan ini sudah mulai dijalankan, tentu akan ada sejumlah lembaga yang segera dibubarkan, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Hal ini pun akan memunculkan sejumlah dinamika baru.

Ganjar juga menambahkan bahwa pihaknya juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Keberadaan KPK ini untuk mengawasi kemungkinan tindak pidana korupsi pada semua tahapan pelaksanaan pilkada di daerah.

“Katanya sudah dirancang dan tinggal tanda tangan Presiden, tetapi kan ini Pak Presidennya masih sibuk di luar negeri,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Baca Juga :  Warga Australia pemalsu visa ditangkap kala tinggalkan Aceh

Adapun anggaran pilkada yang sudah dianggarkan melalui APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menurut dia, akan dicadangkan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kepentingan lain jika tidak digunakan karena pemilihan sudah dilaksanakan melalui DPRD.

Seperti diberitakan, rapat paripurna DPR memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah akan dilakukan melalui DPRD. Keputusan tersebut diambil secara voting dengan hasil anggota DPR yang menyetujui bahwa pilkada dilakukan langsung sebanyak 135 orang, sementara yang setuju melalui DPRD sebanyak 226 orang, dari jumlah total 361 orang.

(erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button