Home / Populer / Jhoni Pandie: RUU Pilkada Tidak Boleh Disahkan

Jhoni Pandie: RUU Pilkada Tidak Boleh Disahkan

Bagikan Halaman ini

Share Button

Jhoni PandieFoto: Jhoni Pandie

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Kada untuk pemilihan kepala Daerah lewat DPRD sebaiknya tidak boleh disahkan. Sebab jika disahkan merupakan suatu kemunduruan besar bagi proses demokrasi di Indonesia yang telah berlangsung selama ini.

Jhoni Pandie, warga Kota Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada moral-politik.com, Jumat (12/9/2014)  menuturkan, dirinya merasa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak sepenuhnya merupakan representasi dari rakyat meskipun DPRD merupakan pilihan masyarakat.

“Jika DPRD yang memilih kepala daerah mungkin terjadi politik uang yang besar.  Setiap kepala daerah yang ingin maju tinggal menyiapkan uang dalam jumlah yang lebih besar,” kata dia.

Selain itu, kata dia, jika DPRD yang memilih kepala daerah maka perhatian pemerintah kepada masyarakat masing-masing daerah, pasti jauh berkurang. Pemerataan pembangunan hingga kepelosok-pelosok saat ini merupakan perhatian dari kepala daerah lewat janji-janji politik mereka, dan ini merupakan salah satu kunci percepatan pembangunan di NTT dan indonesia.

“Saya ragu hal yang sama dapat terulang jika DPRD yang memilih, setiap kepala daerah pasti lebih memilih mengumpulkan uang banyak untuk mengganti cosh politik yang telah mereka keluarkan,” pungkas dia. (nyongky)

Baca Juga :  Anggota DPRD DKI Ini Dilaporkan ke Polisi, Apa Penyebabnya?

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button