Home / Populer / JS Perintah Segel Gudang UD. MFJ

JS Perintah Segel Gudang UD. MFJ

Bagikan Halaman ini

Share Button

jonas-salean.Foto : Jonas Salean (JS)

MORAL-POLITIK.com- Wali Kota Kupang Jonas Salean (JS) menyebutkan, dirinya telah memerintahkan Pol PP Kota Kupang untuk menyegel gudang UD. Mitra Flobamora Jaya (MFJ), karena tidak bersedia untuk dibuka.

“Saya sudah perintahkan Pol PP untuk segel dan gembok gudang UD. MFJ, karena saat kami sidak tidak mau dibuka gudangnya,” kata JS di Balai Kota Kupang, Senin (1/9), ketika ditanyai tentang penanganan UD. MFJ, yang diduga menyalahgunakan izin memasok telur ke Kota Kupang.

Dikatakan, dalam inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan pihaknya, pihaknya tidak bisa bertemu pemilik perusahaan, untuk melihat gudang tersebut.

“Kita minta kunci pun kepada pemilik gudang, juga tidak dikasi,” kata JS.

Karena tidak bisa dibuka gudang tersebut paparnya, dirinya telah memerintahkan Pol PP membeli rantai untuk gembok dan segel gudang UD. MFJ. Jika dirusak oleh pemilik, maka akan dilaporkan polisi.

“Kalau segel dirusak, maka akan dilaporkan ke pihak berwajib,” kata JS.

Dikemukakan, sebagai daerah otonom, Pemrintah Kota Kupang memiliki mekanisme dan aturan tersendiri. Aturan itu harus ditaati, demi menjaga masyarakat.

Dalam SK Kadis Peternakan NTT, hanya empat perusahaan pemasok, namun kenyataannya UD. MFJ melawan aturan dengan memasok telur dari perusahaan lain.

UD. MFJ, tambahnya, melanggar rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan (DPPPK) Kota Kupang. Rekomendasi yang diterbitkan, mengacu pada SK Kadis Peternakan NTT tahun 2010. “Melawan aturan ya, kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” kata JS.

“Kalaupun Balai Karantina Kelas I Kupang bilang aman, akan tetapi  harus sesuai mekanisme dan aturan daerah yang ada. Pemerintah Kota Kupang tambahnya, melakukan hal ini, semata-mata untuk menjaga masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, agar telur yang dikonsumsi baik dan tidak berdampak negatif, seperti flu burung dan lainnya, pungkas JS.

Baca Juga :  Jokowi tak setuju daya beli masyarakat menurun...

Pada bagian akhir JS menambahkan, pihaknya melalui Pol PP, sudah memanggil pemilik perusahaan untuk diperiksa, terkait penyalahgunaan izin. Jika tidak menghadap, maka akan diberikan sanksi lebih tegas.

(nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button