Home / Populer / Kasus Tambang, Warga Tumbak Takkan Menyerahkan Tanahnya

Kasus Tambang, Warga Tumbak Takkan Menyerahkan Tanahnya

Bagikan Halaman ini

Share Button

wargaWarga Tumbak ketika memberikan keterangan pers

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Puluhan warga  di lokasi penambangan Lingko Roga, Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Manggarai Timur (Matim), tidak  akan membiarkan tanahnya  dirampas oleh PT. Aditya Bumi Pertambangan (ABP).  Meskipun sementara waktu KOMNASHAM merekomendasikan PT. ABP untuk tidak melakukan aktifitas Penambangan warga Tumbak tetap  terus berjuang  sampai Pihak PT. ABP keluar dari tanah itu.

Rikardus Hama, warga kontratambang kepada moral-politik.com, Senin (22/9) sore melalui telepon seluler mengatakan, warga Tumbak kontratambang tidak akan menyerah.

Kami akan terus berjuang, apapun resikonya sekalipun dianiayah oleh aparat militer, di penjara atau ditembak kami tidak akan surut,” kata dia.

Rikardus juga kecewa atas sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Matim yang tidak pro kepada rakyat kontratambang. Sikap Pemda Matim yang masa bodoh ini dibuktikan ketika Wakil Bupati (Wabu) Matim Andreas Agas belum menyampaikan sikapnya atas seluruh pernyataan dan tuntutan masa aksi minggu lalu ketika melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Matim.

“Kami sangat kecewa atas jawaban Wabub Agas yang masih mempelajari segala tuntutan dan pernyataan sikap masa aksi. Kami berharap agar pemerintah secepatnya mencabut IUP,” kata dia.

Warga Tumbak lainnya, Robertus Morgan menjelaskan sebanyak 52 Kepala Keluarga (KK) dari 72 KK Kampung Tumbak menolak jika lahan milik bersama yang terdiri atas Lingko Bongkok, Lingko Roga 1 dan Roga 2, dan Lingko Wejang Nara diserahkan kepada PT ABP.

“Kami 52 KK menolak. Kami buat surat penegasan atas penolakan itu. Setelah kami keluar dari rumah gendang, mereka buat kesepakatan dan surat penyerahan sepihak,” pungkas  Morgan.

Surat penyerahan sepihak yang kini dijadikan senjata investor itu ditandatangani direktur PT ABP Harry Miarsono, tua teno Tumbak Abdul Karim, dan keempat tua panga palsu, serta tiga orang warga yang bukan orang Tumbak.

Baca Juga :  Kabareskrim: "Semuanya kewenangan penyidik, saya tidak intervensi..."

Turut menandatangani surat penyerahan itu, para saksi yang terdiri atas Kades Satar Punda Barnabas Raba, Camat Lamba Leda Sebas Ndujung, Kapolsek Lamba Leda Ipda Robert Teja, Danramil Reok Subyono, Babinsa Satar Punda Patrisius M, dan Kacabjari Reok Yanto Musa.

Bupati Manggarai Timur (Matim) beberapa waktu lalu ketika dikonfirmasi media ini mengaku urusan tanah itu antara Warga Tumbak dan Pihak PT.ABP sendiri, tidak ada urusan lagi dengan pemerintah.

“Pemerintah hanya memberi Izin penyesuaian saja, sedangkan untuk urusan tanah itu urusannya pihak PT.ABP dan warga masyarakat setempat” pungkas dia.

(Satria)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button