Home / Populer / Kejagung Didesak Pastikan Status Hukum Jokowi

Kejagung Didesak Pastikan Status Hukum Jokowi

Bagikan Halaman ini

Share Button

jagungIlustrasi

 

 

MORAL-POLITIK.COM-  Lambannya Penuntasan kasus korupsi Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, ditanggapi serius oleh pemerhati hukum dan aktivis antikorupsi Raden Nuh.

Dalam kesempatan diskusi dengan pengurus organisasi kepemudaan dan mahasiwa se- Jakarta Raya di Kantor Jaringan Advokat Publik (JAP) Tebet Barat, Jakarta Selatan, Selasa 23 September 2014, Raden mengatakan pihak Kejaksaan Agung harus bertanggung jawab jika terjadi krisis politik yang ditimbulkan dari kelambanan penyidik menuntaskan kasus korupsi itu.

“Dari sebelum tahapan penetapan calon presiden, kami sudah menyampaikan saran kepada partai politik pengusung, agar terlebih dulu meminta konfirmasi kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan keterlibatan kandidat capres yang akan diusung. Sebaliknya, kami juga sarankan agar Jaksa Agung baik diminta atau tidak diminta, pro aktif menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang mungkin menjerat calon presiden,” ujar Raden, pada diskusi yang bertemakan “Calon Presiden Jadi Tersangka, Salah Siapa?”

Selanjutnya Raden menambahkan, rakyat Indonesia akan ditempatkan dalam posisi dilematis bilamana seorang presiden terpilih tetap dilantik meski yang bersangkutan ditenggarai adalah seorang koruptor. Tidak saja menyangkut kredibilitas dan kehormatan seorang presiden, melainkan juga sangat memalukan bagi bangsa dan rakyat Indonesia jika memiliki presiden yang cacat moral, cacat integritas dan cacat hukum. “Apa mau dipaksakan seluruh rakyat Indonesia dan rakyat dunia untuk menghormati seorang presiden korup?” tukas Raden pada diskusi yang dihadiri KNPI, HMI dan OKP – OKP DKI Jakarta itu.

Boy Ade M Nurdin dari KNPI DKI Jakarta juga mengutarakan pendapat yang sama. Namun demi kepastian hukum, menjaga kehormatan bangsa dan negara, sebaiknya kasus hukum yang membelit presiden terpilih harus dituntaskan lebih dahulu sebelum dilantik.

Baca Juga :  Ceraikan suami akibat dibius untuk bercinta 3 hari

“Kepastian mengenai status hukum presiden terpilih merupakan prioritas tertinggi yang harus diselesaikan Kejaksaan Agung, agar tidak menimbulkan persoalan bangsa yang jauh lebih besar nantinya,” katanya.

Sementara itu, perkembangan penyidikan kasus korupsi Bus Trans Jakarta telah memasuki tahap selanjutnya, terkait dengan hasil penyidikan terhadap tersangka Udar Pristino mantan Kadishub DKI Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Tony Spontana mengatakan Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI  Udar Pristono telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Perkembangan terakhirnya, kasus bus Transjakarta, Hari ini UP (Udar Pristono) sudah dikenakan TPPU. Sudah fix,” tutur Tony saat ditemui di Kantor Kapuspenkumf Kejagung RI, Jumat (19/9) lalu.

Menurutnya, penyidik telah memiliki bukti permulaan berupa keterangan dari tersangka pemenang lelang bus, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK), untuk menjerat Udar dengan pasal TPPU.
Sementara itu, Kepala Sub Unit Tindak Pidana Korupsi (Kasubdit Tipikor), Sarjono Turin menjelaskan banyak fakta yang mengarahkan Pristono dalam pasal ini.

“Hasil dugaan tindak pidana korupsi ini kemungkinan bisa mengalir dalam bentuk properti atau materi. Setiap pelaku pindak pidana korupsi biasa mengumpulkan asetnya dari situ,” katanya.

Lanjut Sarjono, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap semua aset yang dimiliki Pristono.

“Fakta-fakta yang kami temukan, baik dari hasil bukti transaksi keuangan yang bersangkutan maupun hasil laporan kekayaan yang diterima KPK. Itu yang ditelusuri penyidak dalam tindak pidana pencucian uang,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menahan Pristono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta, dengan proyek senilai Rp 1,5 triliun. Pristono ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sejak Rabu (17/9/2014) malam.

Baca Juga :  Kejari Kefamenanu periksa 14 tersangka kasus Bansos

Terkait dengan keterlibatan Jokowi dan Ahok dalam korupsi Bus Trans Jakarta tahun anggaran 2013 penasihat hukum tersangka,  Eggi Sudjana mendesak Kejaksaan Agung segera mengusut peran dan tanggung jawab Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, termasuk kemungkinan aliran uang hasil korupsi kepada Jokowi dan Ahok.

“Kita pernah mendengar keterangan atau pengakuan Bimo Putranto, yang mengatakan  pihaknya menanggung sebagian biaya keperluan Jokowi sebelum dan ketika masa kampanye pilpres, di antaranya mahar ke partai, biaya tim sosial media dan lain-lain. Herannya, penyidik tidak pernah memeriksa Bimo, Jokowi dan pihak-pihak penerima aliran dana. Ini ada apa?” tanya Eggi memprotes keraguan kejaksaan periksa Jokowi, Bimo dan Ahok. (erny)

Sumber: RNews.com

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button