dpr

 

 

MORAL-POLITIK.COM-  Sidang paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada Kamis (25/9/2014) sore, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, mencatatkan rekor tingkat kehadiran anggota Dewan. Dari total 550 anggota Dewan, sebanyak 486 anggota hadir.

Rinciannya, yakni Fraksi Partai Demokrat hadir 129 anggota dari 148 kursi, Fraksi Partai Golkar hadir 94 anggota (106 kursi), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 90 anggota (94 kursi), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 55 anggota (57 kursi), Fraksi Partai Amanat Nasional 42 anggota (46 kursi), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 33 anggota (38 kursi), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 21 anggota (28 kursi), Fraksi Partai Gerindra 22 anggota (26 kursi).

Melansir kompas.com, tingkat kehadiran ini relatif tinggi dibandikan pada pelaksanaan sidang paripura biasanya. Pada paripurna sebelum-sebelumnya, anggota Dewan yang hadir jarang sampai 300 anggota. Banyaknya kursi kosong menjadi pemandangan lazim.

Banyaknya anggota Dewan yang hadir ini pun disoroti oleh politisi PDI-P, Aria Bima.

“Ini bisa-bisa rekor tingkat kehadiran anggota Dewan. Banyak motivasinya ada yang jauh-jauh datang dari daerah ke Jakarta karena diancam akan dipecat kalau tidak hadir,” katanya.

Aria mengajak agar DPR tak hanya menunjukkan kuantitasnya dalam hal kehadiran, tetapi juga bisa menghasilkan keputusan yang substantif.

“Dari selam saya jadi anggota DPR, baru kali ini banyak hal yang substantif yang belum disepakati,” tambahnya.

Agenda paripurna kali ini, antara lain akan mulai mengambil keputusan terkait RUU Pilkada. Namun, opsi Pilkada langsung dan tidak langsung masih belum disepakati dan sejumlah isu lain. Jika nantinya tidak terjadi kesepakatan, maka akan dilakukan voting.

Fraksi pendukung Pilkada langsung, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Demokrat. Sementara pendukung Pilkada lewat DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PAN, Fraksi PKS, Fraksi PPP, dan Fraksi Partai Gerindra.

Baca Juga :  Diduga masalah ekonomi orang tua buang bayi

(erny)