Home / Populer / Kepingan ‘Puzzle Drama’ Partai Demokrat di UU Pilkada prediksi Gun Gun

Kepingan ‘Puzzle Drama’ Partai Demokrat di UU Pilkada prediksi Gun Gun

Bagikan Halaman ini

Share Button

demokratIlustrasi

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Aksi walk out Fraksi Partai Demokrat (PD) di paripurna RUU Pilkada menjadi sorotan. Aksi PD mulai dari pernyataan dukungan hingga akhirnya walk out dinilai seperti pertunjukkan drama.

“Sidang paripurna saya ibaratkan panggung opera pemerintah. Kita sama-sama tahu ada beberapa puzzle cerita, hingga bisa kita simpulkan ini drama,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (27/9/2014).

Melansir kompas.com, Gun Gun mencoba merangkai kepingan puzzle yang dia maksud. Pertama, kata Gun Gun, usulan RUU Pilkada dari pemerintah beberapa kali berubah. Namun konsisten memperlihatkan bahwa pemerintah ingin mengembalikan pilkada lewat DPRD.

“Mei 2014, kita mencatat pemerintah waktu bertemu DPR ingin pemilihan gubernur langsung, tapi pemilihan bupati wali kota melalui DPRD. September 2014, pemerintah ingin gubernur, wali kota dan bupati melalui DPRD,” katanya.

Puzzle selanjutnya saat SBY tampil di Youtube dan menunjukkan kecenderungan mendukung pilkada langsung pada 14 September 2014. Saat itu SBY menyatakan mendukung pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan, tapi tak menyebut soal 10 poin.

“Ditindaklanjuti oleh Edhie Baskoro Yudhoyono yang menyatakan mendukung pilkada langsung. Lalu baru Syarief Hasan menyatakan ada 10 syarat untuk perbaikan pilkada langsung,” tambahnya Gun Gun.

“Saya melihat rangkaian drama. Kenapa saya bilang begitu, karena saat proses lobi-lobi, PDIP, PKB dan Hanura sudah mau mengakomodir 10 poin PD. Lalu kenapa pilihannya walk out?” tambah Dosen Komunikasi Politik ini.

Dengan walk out, menurut Gun Gun, PD mencoba melakukan simulasi realitas, yaitu bertindak yang memberi dampak seolah-olah, tapi berbeda dengan fakta. PD seolah-olah memperjuangkan pilkada langsung dengan berkukuh mempertahankan 10 syarat lalu walk out, padahal memberi jalan kemenangan pada kubu pendukung pilkada lewat DPRD.

Baca Juga :  Pengawal Ibu Ani ini Juarai Turnamen Fitnes

“Usulan 10 syarat itu solusi imajiner, karena sulit diwujudkan di ujung pembahasan RUU Pilkada. Lalu mereka membuat syarat bahwa 10 poin itu harus diterima secara mufakat, itu kan namanya solusi imajiner,” katanya.

(erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button