Home / Populer / ‘Mbalelo” di RUU Pilkada, Golkar Siapkan Sanksi Berat

‘Mbalelo” di RUU Pilkada, Golkar Siapkan Sanksi Berat

Bagikan Halaman ini

Share Button

icalAburizal Bakrie

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Fraksi Partai Golkar‎ di DPR menggelar rapat jelang sidang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada, besok (25/9). ‎Partai ini sudah menyiapkan sanski untuk kader yang ‘mbalelo’ alias tidak sehaluan dengan Golkar mendukung pilkada tak langsung.

“‎Paling banyak yang mbalelo itu 10 orang. Tapi tidak semuanya juga mendukung Pilkada langsung,” kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Selasa (24/9/2014).‎

Melansir detik.com, ada 10 orang anggota fraksi Golkar yang kemungkinan tak bisa ikut voting menyuarakan pilkada lewat DPRD di rapat paripurna besok. Di antara mereka ada tiga yang memilih mendukung pilkada langsung, namun kebanyakan berhalangan hadir karena tugas di luar negeri atau karena sakit.‎

Sanksi sudah menanti untuk para kader yang ‘mbalelo’. Untuk kader yang dari dulu‎ dikenal membelot, yakni Nusron Wahid, Poempida Hidayatulloh, dan Agus Gumiwang, sanksi pemberhentian sudah diproses sedari dulu.

‎”Ada sanksi, ya pasti kalau yang masih aktif terpilih lagi pasti akan diberi sanksi sampai ke pemberhentian. Karena ini kan sudah perintah partai bukan fraksi,” katanya.

Namun masalahnya, sanksi semacam itu akan sulit dijatuhkan untuk anggota Golkar yang tak terpilih kembali. Maka pendekatan personal untuk mengajak para anggota fraksi Golkar di DPR yang tak terpilih lagi itu terus dilakukan agar mereka bisa mendukung Pilkada via DPRD.‎

“‎Bagi anggota-anggota yang mbalelo besok tidak hadir di paripurna maka partai akan memberi sanksi yang tegas dan keras yaitu pemberhentian dari Partai Golkar,” tambahnya.

(erny)

Baca Juga :  Gaji & pensiun PNS habiskan Rp 707 triliun, tapi kinerja lamban

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button