Home / Populer / Membeli Pengaruh di Washington: Menelusuri Peran Hashim Djojohadikusumo

Membeli Pengaruh di Washington: Menelusuri Peran Hashim Djojohadikusumo

Bagikan Halaman ini

Share Button

hashim-djojohadikusumo-bantah-kerahkan-babinsa-untuk-prabowo                                                                                               Hashim dan Prabowo.

MORAL-POLITIK.COM- Mata sejarawan tua itu berbinar-binar menghadapi kamera. Dia sedang menjelaskan silsilah keluarga Prabowo Subianto, mantan jendral yang kini sedang mengadu peruntungannya untuk menjadi Presiden Indonesia ke tujuh. Sang sejarawan tampaknya berusaha meyakinkan bahwa dari garis keturunannya, Prabowo adalah keturunan pahlawan. Dia memiliki karakter yang sedia berkorban, dan bukan tipe yang ‘yes man’.1

Itulah yang muncul dari film dokumenter, ‘Sang Patriot.’ Sejarawan yang berbicara disana adalah Peter Carey, seorang profesor dari Oxford yang ahli mengenai Perang Diponegoro. Film dokumenter tersebut adalah semacam ‘biography movie’ yang lazim dibikin sebagai pembuka kampanye pemilihan presiden di Amerika. Film semacam ini dipakai untuk ‘memperkenalkan’ calon presiden kepada masyarakat.

Keterlibatan sejarahwan Peter Carey dalam film ini dengan segera memancing kontroversi. Seorang penulis menuduh Carey telah menjual ‘kemerdekaan jiwa(akademis)nya lewat film tersebut.2 Dengan segera, kontroversi ini meluas dan merambah komunitas ilmuwan sosial yang mempelajari Indonesia.3 Carey sendiri kemudian mengakui bahwa dia memang melakukan rekaman wawancara 90 menit untuk sebuah film dokumenter. Itu dilakukan atas permintaan Yayasan Arsari Djojohadikusumo. Yayasan ini ikut membantu pendanaan penerbitan terjemahan buku Carey tentang Pangeran Diponegoro.

Untuk banyak pihak, Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) adalah sebuah lembaga sosial. Yayasan ini membantu kegiatan pendidikan, sosial, kebudayaan dan kesenian. Tidaklah terlalu mengherankan jika orang seperti Peter Carey memberikan penghargaan tinggi kepada Yayasan, termasuk juga pada pemiliknya. YAD memang yayasan yang sangat murah hati (generous). Bahkan, mungkin, yang paling murah hati dibandingkan dengan yayasan-yayasan sejenis yang ada di Indonesia.

Namun, benarkah YAD semata-mata hanyalah sebuah yayasan sosial biasa? Laporan investigasi ini menemukan indikasi bahwa yayasan ini juga memiliki ‘misi’ yang tidak pernah diungkapkan kepada publik. Terutama karena yayasan ini juga dipakai untuk memajukan kepentingan politik pemiliknya, Hashim Djojohadikusumo beserta keluarganya. Hashim adalah adik kandung dari Prabowo Subianto, calon presiden Indonesia di tahun 2014. YAD juga bekerja untuk kepentingan politik partai Gerindra yang didirikan oleh dua bersaudara anak Soemitro Djojohadikusumo ini.

Kasus film dokumenter ‘Sang Patriot’ mengindikasikan adanya kepentingan politik tersebut. Hubungan Hashim dengan kakaknya Prabowo memang sangat dekat. Keduanya saling bahu membahu dalam mewujudkan ambisinya. Hashimlah yang membantu Prabowo terjun ke dunia bisnis ketika dia mengasingkan diri ke Yordania paska kejatuhan mantan mertuanya, Suharto. Hashim pulalah yang banyak berada di belakang layar dan membantu Prabowo melakukan ‘political comeback.’ Sedemikian pentingnya peranan Hashim atas kehidupan bisnis dan politik Prabowo, sehingga dia sempat mengibaratkan bahwa dirinya hanya ‘wayang’ dan Hashim adalah ‘dalangnya.’4

Sulit untuk memisahkan YAD dari kegiatan politik yang dilakukan oleh pengurus dan pendirinya. Yayasan ini adalah yayasan keluarga. Para pengurusnya, yang sebagian besar adalah keluarga Hashim Djojohadikusumo, juga terlibat dalam partai Gerindra, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota parlemen yang mewakili Gerindra. Penyelidikan yang lebih mendalam atas yayasan ini memperlihatkan bahwa YAD tidak saja aktif di Indonesia , tetapi juga di Washington, D.C., Amerika Serikat. Laporan ini akan memperlihatkan bagaimana YAD pada tahun 2013, telah menyewa sebuah firma pemengaruh (lobbying firm) yang bernama Williams Mullen P.C. Pada tahun itu juga, YAD diketahui telah mengeluarkan uang sebanyak US$660,000.00 (Rp 7,8 milyar) untuk kepentingan lobbying. Jumlah sebesar itu lebih dari separuh penghasilan Williams Mullen P.C. dari jasa lobbying (pemengaruh) di tahun 2013. Laporan ini juga akan memberikan konteks bagaimana usaha lobbying bekerja dalam sistem politik Amerika.

Dalam kaitannya dengan Gerindra, usaha Hashim Djojohadikusumo melakukan usaha lobbying di Washington lewat YAD miliknya, sangat berlawanan dengan retorika yang selalu dikumandangkan partai Gerindra. Di dalam penampilan publiknya, Gerindra tampil sebagai partai ultra-nasionalis yang akan melindungi kepentingan Indonesia dari dominasi dan ‘pencurian kekayaan’ dari negara-negara asing. Tidak terlalu sulit untuk menebak bahwa yang dijadikan sasaran oleh Gerindra adalah negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Usaha lobbying menjadi sangat aneh, karena pada hakekatnya si pelobi meminta kepentingannya diakomodasi dalam kebijakan sebuah pemerintah.

Yayasan Arsari Djojohadikusumo

Yayasan Arsari Djojohadikusumo berdiri tahun 2006. Lembaga ini merupakan yayasan pribadi keluarga Hashim Djojohadikusumo. Pada awal berdirinya, namanya adalah Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo (YKHD). Pada 20 Oktober 2009, YKHD diubah menjadi Yayasan Arsari Djojohadikusumo. Arsari adalah akronim dari ketiga anak-anak Hashim dari perkawinannya dengan Anie Haryati, yaitu Aryo Setyaki,5 Rahayu Saraswati6 (Sara), dan Siti Indrawati (Indra). Keluarga Hashim duduk dalam kepengurusan Yayasan. Istrinya, Anie Haryati duduk sebagai Pembina YAD. Sementara Hashim menjadi ketua yayasan. Anak-anak Hashim, Aryo dan Sara, duduk sebagai dewan pengawas bersama Siswanto Sudomo. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pelestarian alam, budaya dan sejarah.7

Dari data-data yang dikumpulkan untuk laporan ini, terungkap bahwa YAD tidak saja memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin, tetapi juga kepada para mahasiswa dan dosen yang hendak meneruskan studi di dalam maupun di luar negeri. Satu hal yang tidak dilakukan oleh filantropis di Indonesia (tetapi jamak di luar negeri) adalah memberikan ‘penghargaan dan peningkatan kesejahteraan para pendidik.’ Kasarnya, YAD memberikan gaji atau tambahan gaji kepada para guru dan dosen. Bahkan untuk kasus Peter Carey, dia diundang untuk mengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, konon dengan standar gaji internasional. Semuanya dibayar penuh olehYAD.Yayasan ini juga memberikan perhatian khusus kepada bidang-bidang studi ‘kering’ seperti Sejarah, Arkeologi/ Paleoantropologi, Sastra Nusantara/ Sastra Jawa, dan Sastra Indonesia. Selain memberikan perhatian kepada pengajar dan mahasiswa, YAD diketahui juga memberikan fasilitas penunjang seperti gedung,8 laboratorium,9  serta prasarana penunjang seperti komputer. YAD juga sangat memperhatikan kesenian. Lembaga ini memugar Museum Radya Pustaka, sebuah museum kebudayaan Jawa di Surakarta, memugar makam raja-raja Mataram di Imogiri, dan merestorasi lukisan karya maestro Raden Saleh, ‘Penangkapan Pangeran Diponegoro’ dan ‘Harimau Minum.’10

Di permukaan, tampak seolah-olah YAD adalah sebuah yayasan sosial murni yang merupakan karya sosial dari Hashim Djojohadikusumo kepada Indonesia. Sejak pindah ke London, setelah bisnis yang dikelolanya lewat Grup Tirtamas bangkrut karena dilanda krisis moneter 1997, peruntungan Hashim rupa-rupanya meningkat. Dia membangun lembaga filantropis keluarganya menyerupai filantropis-filantropis terkenal dunia semacam Rockefeller, Carnagie, Karim Aga Khan IV, atau Al-Waleed bin Talal.

Baca Juga :  Kebijakan Bagi-bagi Kursi Jokowi-JK Menuai Komentar

Seperti telah disinggung di atas, Hashim Djojohadikusumo tidak bisa dipisahkan dari Gerindra. Bersama kakaknya, Prabowo Subianto, dia salah satu pendiri partai ini. Di Gerindra, Hashim duduk sebagai Dewan Pembina, sementara Prabowo menjadi ketua Dewan Pembina. Dalam struktur Gerindra, kekuasaan ketua Dewan Pembina sangat besar. Bahkan sama persis dengan kekuasaan ketua Dewan Pembina Golkar pada saat dijabat oleh Suharto. Selama berdirinya, Partai Gerindra tidak pernah melakukan kongres, kecuali satu kongres luar biasa yang diadakan di rumah pribadi Prabowo nan mewah di Hambalang, pada 17 Maret 2012. Majalah Tempo melaporkan bahwa kepengurusan Gerindra sangat tersentralisasi.

Kongres luar biasa yang berlangsung kilat selama 3 jam di Hambalang itu memutuskan, menyerahkan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta “menyempurnakan kepengurusan”.11  Untuk urusan partai, Prabowo memiliki kekuasaan tak terbatas.

Hashim adalah orang kedua terpenting di Gerindra setelah Prabowo. Bukan rahasia umum kalau Hashimlah yang menjadi penyandang dana utama kegiatan politik Prabowo. Dia juga menjadi juru bicara terpercaya Prabowo, terutama ke kalangan pebisnis internasional dan pemerintah negara-negara asing. Karena negara-negara Barat masih belum bisa sepenuhnya menerima Prabowo akibat pelanggaran HAM di masa lalunya, Hashimlah yang berbicara atas nama Prabowo. Pada kunjungannya ke AS tahun 2013, Hashim berbicara mewakili partainya—dalamartian mewakili Prabowo—dalammenyampaikan visinya tentang ekonomi Indonesia di depan lembaga Indonesia-AS yang sangat berpengaruh, USINDO (The United States-Indonesia Society).12

Selain Hashim, dominasi klan Soemitro Djodjohadikusumo juga sangat kuat di Gerindra. Di dewan penasehat duduk Sudradjad Djiwandono, mantan Gubernur BI pada masa Orde Baru yang juga ipar Prabowo; di Dewan Pertimbangan, selain Prabowo (ketua) dan Hashim (anggota), ada juga Ny. Bianti Djiwandono (kakak), Ny. Maryani Djojohadikusumo (adik Prabowo); dan Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA (keponakan, anak dari Sudradjad dan Bianti). Selain itu ada juga Edhy Prabowo, MM, MBA yang disebut-sebut sebagai anak angkat Prabowo.13

Di dalam susunan pengurus ada Aryo Setyaki Djojohadikusumo yang menjabat sebagai wakil sekretaris jendral. Aryo juga menjabat sebagai ketua Tidar (Tunas Indonesia Raya), organisasi onderbouw Gerindra. Nama Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA kembali muncul dalam susunan pengurus sebagai bendahara partai. Disamping itu ada Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Kepala Departemen Peningkatan Perfilman Nasional) dan Budi Satrio Djiwandono (Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal).

Mengingat peran penting Hashim dan klan Soemitro Djojohadikusumo di dalam Gerindra, maka tidak mengherankan jika kepentingan Gerindra juga dilayani lewat YAD. Tiga orang pengurus YAD juga duduk di dalam susunan kepengurusan Gerindra.

Membeli Pengaruh

Menurut data yang saya peroleh dari The Sunlight Foundation, sebuah lembaga nirlaba yang berusaha meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban (accountability) di semua lembaga pemerintahan di Amerika Serikat, Yayasan Arsari Djojohadikusumo pernah menyewa sebuah perusahaan lobbying yang bernama Williams Mullen, PC. Itu dilakukan YAD sepanjang tahun 2013. Dalam laporannya ke Congress Amerika, lobbying ini bertujuan untuk:

Mempromosikan hubungan yang kuat antara pemerintah Amerika Serikat, bisnis Amerika, dan masyarakat Amerika dengan warga Indonesia serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk dalam masalah pertumbuhan ekonomi dan keamanan regional seperti yang diinginkan dan didukung oleh Yayasan Arsari Djojohadikusumo.

Tidak banyak yang bisa diketahui dari pernyataan yang kabur ini. Bukankah apa yang tertulis menjadi tujuan lobbying ini sesungguhnya juga merupakan fungsi dari kedutaan besar Indonesia di Washington? Apa sesungguhnya yang di-lobby oleh YAD? Apa isu yang spesifik yang membuat Hashim dan YAD, mengeluarkan uang sedemikian banyak untuk usaha lobbying? Persoalan ini akan dibahas lebih mendetail kemudian.

Perusahan yang dipilih untuk melakukan lobbying adalah Williams Mullen. Ini adalah perusahan yang termasuk skala kecil dalam bisnis lobbying.14 Willams Mullen semula hanya perusahan firma hukum dan lobbying di tingkat lokal, terutama di negara bagian Virginia dan North Carolina. Namun sejak 2011, dia berekspansi ke Washington DC dan memulai pekerjaan untuk me-lobby pemerintah federal Amerika. Ekspansi ke Washington DC dilakukan dengan mempekerjakan lobbyist ternama Mike Ferrel, orang yang menjadi kepala lobbyist untuk kepentingan YAD.

Menurut situs OpenSecrets.org, sebuah lembaga yang menelusuri semua dana-dana politik Washington DC, pada tahun 2013, pendapatan Williams Mullen dari usaha lobbying sebesar US$ 1.270.000.00. Dari total pendapatan itu US$660.000.00 disumbang oleh YAD. Artinya, YAD menyumbang lebih dari setengah pendapatan Williams Mullen pada 2013.15

Ada lima orang lobbyists yang dipekerjakan untuk menangani kepentingan YAD. Sebagaimana biasanya, para lobbyists berasal dari berbagai spektrum ideologis. Willams Mullen sendiri cenderung Republikan dalam orientasi politiknya.16  Kelima lobbyistyang disewa YAD punya orientasi politik yang berbeda. Mereka adalah Michael J. Ferrell (Demokrat, D);17 Thomas R. Jolly (D);18 Jill Grabowski (D);19 Singleton McAllister (D); 20 dan Charles D. Nottingham (R).21

Tim yang menangani kepentingan lobby YAD juga memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ferrel, Jolly, dan McAllister adalah orang yang malang melintang baik di bidang legislatif maupun dalam cabang eksekutif dari pemerintahan. Grabowski adalah seorang ahli marketing dan public relations. Sementara Chip Notthingham selain ahli transportasi adalah juga operator politik di DPR untuk Partai Republik.

Lobbying adalah adalah aktivitas politik yang sah secara hukum di Amerika. Para lobbyist dipekerjakan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk memajukan kepentingan mereka dalam sebuah undang-undang atau kebijakan pemerintah. Umumnya yang menjadi lobbyist adalah bekas politisi, bekas pegawai Kongres, atau bekas operator politik/organisator kampanye. Mereka tahu siapa yang harus diajak bicara untuk menyelaraskan kepentingan kliennya. Hasil kerja mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan atau UU yang ditelorkan oleh Kongres.

Publik Amerika memandang lobbying sebagai sesuatu yang sangat negatif. Istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan para lobbyist ini adalah orang yang pekerjaannya ‘jual beli pengaruh.’ Banyak orang memandang bahwa demokrasi diturunkan derajatnya oleh usaha lobbying, karena oleh para lobbyists politik ditentukan oleh uang. Siapa yang memiliki uang, dia pasti mampu membayar lobbyist dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (baik dalam bentuk undang-undang maupun regulasi lainnya) sehingga sesuai dengan kepentingannya. Itu sebabnya, sangat sedikit politisi yang mengawali karirnya sebagai lobbyist karena citra lobbyist sedemikian buruknya. Namun, secara ekonomi, lobbying adalah sebuah industri yang bernilai milyaran dollar. Mantan politisi atau mantan pejabat publik seringkali terjun ke dalam binis lobbying setelah keluar dari politik. Gaji sebagai pejabat publik yang kecil mendorong para mantan politisi sarat pengalaman dan ketrampilan politik itu terjun ke bisnis lobbying.22

Baca Juga :  Pemerintahan Abaikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Kupang

YAD bukanlah lembaga pertama yang membayar lobbyist untuk mempengaruhi pemerintah Amerika. Pada jaman Orde Baru, usaha lobbying Indonesia di Amerika dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia. Perusahan-perusahan tersebut membawa kepentingan Suharto secara tidak langsung karena ada kepentingan bisnis mereka yang terkait dengan Suharto.23 Namun, beberapa kali pemerintahan Suharto juga membayar lobbyist untuk memoles citra Indonesia di depan pemerintah Amerika. Perusahan Hill & Knowlton dan White & Case, diketahui telah menerima bayaran dari pemerintah Indonesia sebesar US$6.8 juta antara tahun 1991-92. Setelah pembantaian Santa Cruz di Dili, Timor-Timur, pada 12 November 1991, Indonesia membayar perusahan lobbying Burson-Marsteller sebesar US $5 juta untuk ‘membantu memperbaiki citra negara dalam soal HAM dan lingkungan.’ Pada tahun 1996, pemerintah Orde Baru juga memperbarui kontrak dengan Burson-Marsteller dan menyerahkan US $5 juta lagi.24

Lobbying menjadi semakin umum setelah Suharto jatuh. Jika pada masa Orde Baru pemerintah turun tangan langsung untuk me-lobby, maka dalam periode selanjutnya lobbying juga dilakukan lewat yayasan-yayasan yang tidak terlalu jelas peruntukannya. Pada awal tahun 2001, Yayasan Sekar Mahoni Sakti diketahui telah menyewa Advantage Associates untuk ‘menciptakan pandangan postif tentang Indonesia di Kongres, administrasi pemerintahan, dan pada Departemen Pertahanan.’ Namun ada juga tujuan lainnya, yaitu menghapus embargo suku cadang pesawat militer C-130.25

Dari penelusuran saya tentang lobbying ini, saya juga menemukan bahwa Jendral Wiranto pernah dua kali menyewa lobbyists di Washington. Yang pertama adalah pada tahun 2000. Dalam dokumen yang saya dapatkan, di tahun itu Wiranto menyewa sebuah perusahan bernama Eins Communications. Biaya untuk lobbying itu adalah US$20,000.00 per bulan untuk jangka waktu yang akan ditentukan kemudian. Eins Communications akan memberikan jasa ‘media outreach’ kepada Wiranto melalui pengorganisasian wawancara dengan Wiranto, baik dengan media cetak maupun elektronik, penulisan opini di koran-koran (atas nama Wiranto),26 dan menuliskan editorial – yang tentu saja menurut kepentingan si klien, yakni Jenderal Wiranto.

Pada tahun 2001, Wiranto menyewa perusahaan lobbying lain, Trans Pacific Partners, LLC. atau TPP, yang menyediakan jasa konsultasi public relations kepada Wiranto. Perusahan ini berencana membangun sebuah website yang secara berkala akan diisi dengan berbagai informasi yang berhubungan dengan kejadian-kejadian pada saat referendum tahun 1999 di Timor Timur. Selanjutnya dalam dokumen pencatatan yang ada pada Departemen Kehakiman AS, disebutkan bahwa, ‘penyebaran informasi ini ditujukan untuk mengoreksi kesalahan persepsi publik terhadap aktivitas-aktivitas Wiranto selama masa transisi status Timor-Timur.’ TPP juga menawarkan untuk memberikan bimbingan kepada Wiranto guna memperbaiki citranya di Amerika. Untuk jasa ini, TPP akan menerima bayaran US$250,000.00 dan US$50,000.00 untuk biaya-biaya operasional. Wiranto harus membayar semua biaya perjalanan ke Indonesia (termasuk tiket pesawat kelas bisnis dan perjalanan darat).

Pemerintah Indonesia juga pernah menyewa mantan senator dan calon presiden dari Partai Republik Bob Dole, untuk melobi pemerintah AS dalam kasus Pertamina vs. Karaha Bodas. Dalam kasus ini, Pertamina dianggap mengingkari kontrak kerja dengan perusahan AS Karaha Bodas, Inc. dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Jawa Barat. Bob Dole sendiri adalah penasehat pada perusahaan Alston & Bird, yang disewa pemerintah untuk melobi pemerintah AS.

Alston & Bird tampaknya tidak hanya bertugas melobi dalam urusan Pertamina. Isu yang tidak kalah pentingnya adalah pencabutan pembekuan program pemerintah AS untuk militer Indonesia, khususnya International Military Education and Training (IMET) dan Foreign Military Financing (FMF). Yang menarik, mereka yang terlibat dalam usaha lobbying ini adalah orang-orang di sekitar Presiden Megawati Sukarnoputri. Andreas Harsono, jurnalis investigatif yang menelisik kasus ini menemukan bahwa Yohannes Hardian Widjonarko, bendahara sebuah organisasi yang bernama Yayasan Kawula Alit Nusantara, bertanggungjawab melakukan pembayaran kepada Alston & Bird.27 Yayasan ini terkait dengan Taufik Kiemas, yang tidak lain adalah suami Megawati. Tjahjo Kumolo, inner circle Megawati menjadi direktur eksekutif yayasan ini. Penelusuran kemudian mendapati bahwa uang yang dipakai untuk membayar Alston & Bird berasal dari pengusaha Peter Sondakh dari Rajawali Group.

Lembaga pemerintah Indonesia juga pernah melakukan upaya lobby ini. Pada bulan Mei 2005, Yayasan Gus Dur, sebuah yayasan yang didirikan oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), diketahui telah menandatangin kontrak dengan firma lobbying Richard L. Collins & Co. Penelusuran yang dilakukan kemudian oleh The Center for Public Integrity menemukan bahwa lobbying ini sesungguhnya dilakukan oleh BIN (Badan Intelijen Negara). Yayasan Gus Dur hanya dipakai namanya untuk lobbying ini tanpa Gus Dur sendiri mengetahuinya. Lobbying ini bertujuan untuk mendesak pemerintah AS agar memulai lagi latihan-latihan militer yang dulu pernah dilakukan.28 Latihan-latihan ini dihentikan karena pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia, terutama dalam pembantaian Santa Cruz di Dili itu.

Usaha untuk membeli pengaruh di Washington, ternyata tidak saja dilakukan oleh pihak pemerintah. Pada awalnya, pengusaha-penguasaha Amerika yang memiliki kepentingan di Indonesia melakukan lobby untuk kepentingan pemerintah Indonesia. Keadaan kemudian bergeser ketika lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan lobby. Ada pula keterlibatan yayasan-yayasan yang terkait pada elit yang sedang berkuasa, seperti Yayasan Sekar Mahoni Sakti dan Yayasan Kawula Alit Nusantara. Yang membedakan Yayasan Arsari Djojohadikusumo adalah bahwa pengurus Yayasan ini berada di luar kekuasaan. Sejauh yang saya ketahui, Yayasan Arsari tidak terkait dengan kepentingan militer atau pun lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan demikian, menarik sebenarnya untuk mengetahui, apa sesungguhnya tujuan dari lobbying yang dilakukan Arsari?

Tidak banyak yang diketahui apa yang diperoleh YAD, atau dalam hal ini Hashim Djojohadikusumo, dalam usaha lobbying ini. Statement dalam laporan di Konggres, sebagaimana yang disebutkan di atas, sangat kabur. Saya berusaha mencari tambahan informasi dari US Department of Justice yang memiliki website fara.gov, yang memuat semua kegiatan lobbying. FARA atau Foreign Agents Registration Act, mengharuskan setiap firma lobbying mengisi formulir dan menyerahkan setidaknya dua dokumen untuk diketahui secara umum. Sayangnya, hingga kini saya belum menemukan William Mullens dalam kaitannya dengan YAD dalam daftar registrasi FARA tersebut.

Baca Juga :  Tentang Catharina Girsang, 'Jantung' KPK di Praperadilan Komjen BG

Namun dalam pendaftaran di Senat dan DPR, ada satu kolom yang mengindentifikasikan lembaga yang disasar dalam urusan lobbying ini, yaitu DPR, Senat, Departemen Luar Negeri (State Department), dan USAID. Carl Ross, seorang lobbyist untuk lembaga-lembaga HAM nirlaba, mengatakan bahwa ada kemungkinan lobbying ini bertujuan untuk memperbaiki citra di depan anggota Kongres (Congress) Amerika atau mengubah kebijakan di tingkat eksekutif. Namun, itupun tidak memberikan gambaran yang cukup akurat tentang upaya lobbying ini.

Seorang informan mengatakan, memang Hashim bertemu dengan beberapa anggota Kongres dalam kunjungannya ke Washington, DC pada April tahun 2013. Salah satu persoalan yang dibicarakan adalah soal larangan masuk ke AS bagi Prabowo Subianto. Seorang Senator kabarnya berkomentar, ‘It will be OK if you are in but it’ll stay the same if you are not.’ (Tidak ada masalah jika masuk (artinya Prabowo terpilih jadi presiden), akan tetapi (keadaan) akan tetap sama kalau tidak (terpilih sebagai presiden).’ Saya tidak dapat memverifikasi jawaban ini.

Hashim melakukan banyak hal dalam kunjungannya di bulan April 2013 itu. Dari log pertemuan di State Department, terlihat bahwa Hashim telah menemui Dubes Luis CdeBaca dua kali, yakni pada tanggal 24 April 2013 jam 4.15 sore dan 26 April 2013 jam 9 pagi.29 Dubes C deBaca adalah duta besar untuk Kantor Urusan Memonitor dan Memerangi Lalulintas Perdagangan Manusia (The Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons). Dia menjabat sejak tahun 2009 dan berkantor di Deplu AS. Dua kali pertemuan itu tentu menimbulkan pertanyaan. Apa urusan Hashim dan Yayasan Arsari dengan isu-isu trafficking?

Ternyata ini ada hubungannya dengan putri Hashim, Saraswati, yang mengaku memiliki keprihatinan akan isu-isu perdagangan manusia (human trafficking). Sara, demikian dia dipanggil, adalah seorang aktris yang membintangi film-film yang diproduksi oleh Margate House Films milik Rob Allyn30 dan Media Desa Indonesia yang dipimpinnya sendiri. Saat ini, Sara adalah politisi Gerindra dan dia terpilih untuk duduk di DPR-RI mewakili distrik Jawa Tengah IV. Dalam majalah sebuah LSM yang bernama ‘Wadah’,31 terlihat Sara mempresentasikan pandangannya tentang perdagangan manusia di hadapan beberapa anggota DPR AS.32 Di antara yang hadir adalah Congressman Bobby Scott (D) dari Virginia dan Congresswoman Barbara Lee (D) dari California. Presentasi ini didampingi oleh Singleton McAllister, yang tidak lain adalah lobbyist yang bekerja untuk Williams Mullen.

Seberapa jauhkah keterlibatan Sara dalam isu-isu perdagangan manusia? Beberapa aktivis anti-perdagangan manusia mengaku tidak terlalu mendengar nama Sara di lapangan. Satu-satunya peristiwa besar dari klan Soemitro Djojohadikusumo yang berkaitan dengan trafficking adalah ketika Prabowo membela Wilfrida Soik, seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Malaysia. Namun, banyak orang memperkirakan bahwa bantuan ini bermotif politik.33

Kita tidak tahu untuk apa persisnya upaya lobbying oleh YAD tersebut. Namun lobbying tersebut paling tidak memberikan indikasi adanya usaha Hashim untuk memperkuat posisi politiknya di Washington, DC. Pada kunjungan bulan April 2013, Hashim juga meresmikan berdirinya The Sumitro Djojohadikusumo Center for Emerging Economies in Southeast Asia (SDCEESEA). Lembaga yang memiliki nama panjang itu didanai oleh Hashim.34 Akan tetapi, tidak pernah disebutkan berapa besar dana yang digelontorkan Hashim untuk Center ini.35 Banyak orang-orang penting di Washington duduk di dalam Dewan Penasehat Center ini, antara lain Richard Armitage, mantan deputi Menlu AS tahun 2001-2005; William Cohen, mantan menteri pertahanan AS; dan Ralph Boyce, bekas duta besar AS di Jakarta.36 Center ini diketuai oleh Ernest Z. Bower, yang adalah juga presiden dari perusahan Bower Asia Group. Perusahan jasa konsultan ini memiliki kantor di pusat-pusat ekonomi di Asia. Di Jakarta, kantor Bower Asia Group dipimpin Douglas Ramage, seorang Indonesianis yang banyak menulis soal Islam dan politik di Indonesia.

Keterlibatan Hashim secara langsung di Washington baik lewat usaha lobbying maupun lewat CSIS, agaknya memperbesar credential di kalangan orang-orang berpengaruh di Washington DC. Ada juga tanda lain yang menjadi kepentingan Hashim terhadap Amerika. Hashim pernah menulis sebuah artikel di harian The Hill, harian yang paling banyak dibaca oleh para politisi di Washington. Dalam artikel yang berjudul ‘Indonesia needs US help for free elections’ (Indonesia memerlukan bantuan AS untuk pemilihan bebas),37 Hashim menghimbau agar pemerintah AS mengirimkan lembaga-lembaga seperti National Democratic Institute, the International Foundation for Electoral Systems, the International Republican Institute, The Carter Center, dan lain sebagainya untuk memonitor pemilu di Indonesia. Hashim kuatir akan kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Dan tentu kecurangan-kecurangan ini akan merugikan partainya dan kans kakaknya untuk menjadi presiden.

Dugaan yang paling kuat dari upaya lobbying ini adalah untuk kepentingan Prabowo Subianto dalam perjalanannya menuju kursi kepresidenan.38 Bagaimanakah sikap AS terhadap Prabowo? Agaknya Washington dibawah presiden Obama masih bersikap kukuh dan secara terang-terangan memperlihatkan sikap tidak sukanya pada Prabowo. Duta besar Amerika Serikat di Jakarta Robert Blake, secara terus terang menulis surat ke Koran The Wall Street Journal dan mengatakan perlunya penyelidikan atas pelanggaran HAM Prabowo di masa lalu.39

Namun apapun yang terjadi, Hashim sudah membuka jalan untuk Prabowo di Washington. Seperti yang dikatakan oleh seorang senator di atas, ‘Things will be OK if he is in!’***

Penulis adalah peneliti masalah-masalah politik militer dan jurnalis lepas (freelance). Tulisannya pernah muncul di Prisma, Jurnal Indonesia, dan Inside Indonesia.

 

Sumber: indoprogress.com

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button