Home / Populer / Mengapa Sistem Pilkada Lewat DPRD Harus Ditolak? (1)

Mengapa Sistem Pilkada Lewat DPRD Harus Ditolak? (1)

Bagikan Halaman ini

Share Button

pilkadaFoto : Ilustrasi

 

MORAL-POLITIK.com- Sistem Pilkada lewat DPRD yang diusung Koalisi Merah Putih mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Ada yang menilai langkah ini berpotensi menimbulkan korupsi baru, ada juga yang menganggap ini langkah mundur dalam demokrasi. Saatnya publik bergerak!

Koalisi Merah Putih yang digawangi partai-partai pengusung Prabowo-Hatta dalam Pilpres lalu memang paling ngotot ingin mengembalikan sistem Pilkada ke DPRD. Padahal sebagian partai di koalisi itu, seperti PKS dan PAN, sempat mengusulkan Pilkada langsung. Sikap itu kemudian berubah ketika Pilpres usai.

Melansir detik.com, melihat dominasi mereka di parlemen, bukan tidak mungkin usulan tersebut akan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat. Padahal, sejumlah tokoh reformasi dan antikorupsi menilai ini adalah langkah mundur dalam demokrasi.

Berikut lima alasan kenapa Pilkada lewat DPRD harus ditolak:
Berpotensi Jadi Lahan Korupsi DPRD

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut, dengan Pilkada sistem perwakilan, maka suara rakyat dialihkan kepada anggota DPRD. Dengan sistem ini, anggota DPRD memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi di depan si kepala daerah.

Begitu pemerintahan sudah berjalan, anggota DPRD bisa dengan mudah meminta uang dengan dalih untuk memuluskan program yang diajukan kepala daerah. Pola ini sebenarnya sudah jamak terjadi, namun dengan sistem perwakilan kepala daerah berada dalam posisi sangat terpojok.

Dan dalam masa pemerintahannya, si kepala daerah sangat mungkin untuk terus-terusan dimintai uang oleh legislator, entah itu terkait program yang diajukan atau karena imbas perjanjian pada saat Pilkada dilakukan.

“Pilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan korupsi demokrasi. Walaupun dengan dalih apapun. Kepala daerah terpilih potensial ATM anggota DPRD setempat. Anggota DPRD merasa lebih leluasa memeras kepala daerahnya,” ujar Busyro.

Baca Juga :  Akibat Facebook Bunuh 2 Gadis, Dipenjara 200 Tahun

Pola yang kedua ini merupakan skema yang lebih besar. Jika dalam sistem Pilkada langsung, pihak swasta yang hendak mendapatkan izin cukup memberikan uang pelicin kepada kepala daerah, dengan sistem perwakilan peta rasuah menjadi lebih luas.

Para anggota DPRD — para pihak yang memilih si kepala daerah dalam pilkada — berpotensi kuat akan ikut serta dalam proses tersebut. “Praktik korupsi di Kepala Daerah tingkat II untuk Izin Usaha Pertambangn (IUP) akan semakin parah dan semakin rentan karena korporasi tambang lebih mudah menyogok anggota DPRD,” pungkas Busyro. (bersambung)
(erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button