Home / Populer / Mengapa Sistem Pilkada Lewat DPRD Harus Ditolak? (3)

Mengapa Sistem Pilkada Lewat DPRD Harus Ditolak? (3)

Bagikan Halaman ini

Share Button

faisalFoto : Faisal Basri

 

 
MORAL-POLITIK.com- Bakal Muncul ‘Penjajahan’ Baru. Menurut Basuki Tjahaja Purnama, pelaksanaan Pilkada bukan hanya dilihat dari nominal dana yang dikucurkan. Ia menilai Pilkada yang melalui DPRD akan menimbulkan ‘penjajahan berskala regional’ oleh anggota dewan pada kepala daerah yang terpilih.

“Nanti semua kepala daerah bisa dikontrol dari oknum DRPD. Dikit-dikit dipanggil, tanggung jawab lagi semua. Dijajah lagi kayak dulu. Kalau zaman Pak Harto kan gampang, satu partai. Kalau sekarang, ada banyak partai ya mati,” ujarnya.

Melansir detik.com, Faisal Basri juga berpendapat senada. Mantan peserta Pilgub Jakarta dari jalur independen ini menilai sistem ini justru menodai reformasi dan mengarah ke percaloan.

Dia mengatakan sistem ini jelas lebih merupakan siasat balas dendam sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Menurutnya, dengan 63 persen suara secara nasional di parlemen, maka potensi menguasai seluruh daerah provinsi hingga kabupaten bisa terealisasi.

“Jadi suara Koalisi Merah Putih adalah 63 persen secara nasional. Nah, koalisi Jokowi JK kan cuma 37 persen. 63 persen katakanlah seluruh provinsi kabupaten itu sama proporsinya. Jadi kalau pemilihan kepala daerah lewat DPRD mereka pasti menang,” ujar pengamat ekonomi asal Universitas Indonesia itu. (bersambung)

(erny)

Baca Juga :  Cantiknya tentara wanita Israel jadi icon promosi pariwisata

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button