Home / Populer / Mengapa sistem pilkada lewat DPRD harus ditolak? (4)

Mengapa sistem pilkada lewat DPRD harus ditolak? (4)

Bagikan Halaman ini

Share Button

ahok-marah-pkl-jakarta-punya-ceritaFoto : Basuki Tjahaja Purnama

 

 

 

MORAL-POLITIK.com- 4. Pilkada Langsung Tak Mahal. Pilkada langsung diklaim Koalisi Merah Putih menelan biaya tinggi. Padahal, menurut testimoni para calon yang pernah maju, tidak.

Faisal Basri pernah maju sebagai calon independen dalam Pilgub DKI. Dia menepis anggapan Pilkada tidak langsung maka bakal menghemat anggaran biaya. Selain itu, dia juga tidak setuju karena sistem tidak langsung otomatis menghapus peluang calon dari independen.

“Jadi kita enggak bisa ngoreksi lagi. Enggak ada calon independen lagi, itu otomatis. Ini juga bukan hemat-hematan. Dia tahu porsinya 63 persen, kalau dia cara ini di DPRD bisa dikuasai semua. Nanti gubernur sampai kepala daerah semua dikuasai,” sebutnya.

Melansir dtik.com, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama juga menilai biaya pilkada langsung tak terlalu tinggi. Mereka yang jor-joran justru karena ingin menyogok.

Menurutnya, anggaran yang harus dikeluarkan calon kepala daerah sifatnya sangat bergantung pada kebutuhannya. Ia mengaku selama maju sebagai kepala daerah di Belitung Timur, Bangka Belitung hingga maju di Jakarta tak pernah mengeluarkan anggaran yang besar.

Lebih jauh, ia menyebut anggaran besar yang disiapkan seorang calon kepala daerah karena niat untuk bermain curang.

“Aku juga nggak mahal. Nggak keluar duit kok. Lu aja bego mau mahal-mahal nyogok. Kalau nggak mau nyogok mah murah saja,” ucapnya.

Gubernur DKI Jokowi juga mengatakan, bila pilkada langsung dihapus, maka tidak ada calon miskin yang bakal menang jadi pemimpin daerah. (bersambung)

(erny)

Baca Juga :  3 lembaga ini berkoordinasi untuk Usut Anggaran Siluman Pemprov DKI

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button