Home / Populer / Modus Mafia Timah, Lempar ”Telor Busuk” ke Jokowi

Modus Mafia Timah, Lempar ”Telor Busuk” ke Jokowi

Bagikan Halaman ini

Share Button

Timah                                                           Timah berupa balok (ingot) yang sudah siap ekspor. (Ist)

MORAL-POLITIK.COM, JAKARTA – Mafia timah melempar ”telor busuk” ke Jokowi, yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44 Tahun 2014. Meski diterbitkan tanggal 24 Juli 2014, Permen ini baru berlaku mulai 1 November 2014, jadi melempar masalah untuk pemerintahan baru Jokowi.

“Ini kerja mafia, tiba-tiba Kementerian Perdagangan (Kemendag) bikin aturan, padahal kementerian teknis tidak dilibatkan, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” ujar Direktur Forum Masyarakat Anti-Korupsi Nusantara (Formantara), Syafti Hidayat, di Jakarta Rabu (17/9).

Syafti mengatakan, Permen ini jelas bermasalah dan berniat buruk.  “Jika Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memang berniat baik, maka seharusnya Permen langsung berlaku sejak ditetapkan. Tetapi kenapa baru berlaku di masa pemerintahan baru?” kata Syafti Hidayat dengan nada tanya.

Permen ini membuat penambang/eksportir besar yang menjual timah batangan, menanggung beban yang lebih kecil, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, hanya membayar royalti 3%. Sementara penambang/eksportir kecil dikenai syarat tambahan, yaitu berupa Ijin Eksportir Terdaftar Timah Industri (IETTI), dan PPN 10%.

Anehnya lagi, dalam Permendag 44, untuk memperoleh IETTI, tidak ada syarat clear and clean (CC), yaitu kejelasan asal-usul bahan baku. “Ini mengherankan, sebab untuk pengolahan/industri hasil tambang seperti zirconium (kode kimia Zr), mensyaratkan dukungan bahan baku dari perusahaan yang memperoleh sertifikat CC.

“Tidak mensyaratkan CC, artinya pemerintah tidak mau tahu dari mana asal timah, entah dari penambangan liar atau hasil curian, pokoknya bayar PPN 10%. Ini bisa ditafsirkan, hasil penambangan liar ‘dicuci’ dengan PPN 10%. Ini gila. Apakah ini termasuk money laundering? Biar pakar yang bicara,” tutur Syafti.

Baca Juga :  108 Gereja dirusak selama pemerintahan SBY

Syafti meminta Menteri Perdagangan segera membatalkan Permen ini. Jika memang diperlukan, cukuplah memberi catatan kepada pemerintahan baru, tetapi jangan melempar “telor busuk” ke Jokowi. Permen ini juga masuk ke ‘wilayah’ Kementerian Perindustrian, maka sebaiknya segera dibatalkan. (sm)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button