Home / Populer / PAN: Amien Rais Telah Salah Dukung Pilkada Langsung

PAN: Amien Rais Telah Salah Dukung Pilkada Langsung

Bagikan Halaman ini

Share Button

amien_raisAmien Rais

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengakui bahwa Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais telah salah ketika menyetujui format pemilihan kepala daerah melalui DPRD diubah menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat. Seiring perkembangan zaman, kata dia, pilkada langsung justru tidak membawa kebaikan untuk Indonesia.

“Dulu itu kan karena semangat reformasi, tapi ternyata pemilihan kepala daerah secara langsung banyak kelemahannya,” kata Yandri di Jakarta, Sabtu (13/9/2014) siang.

Melansir kompas.com, Yandri mengatakan, pilkada langsung justru menimbulkan biaya yang besar, politik uang, hingga konflik horizontal. Oleh karena itu, PAN kini ingin mengembalikan lagi pilkada kepada DPRD.

“Kita sadar pilkada langsung itu ada kelemahan yang luar biasa. Kita tidak takut mengatakan pilkada langsung tidak sesuai dan harus dikembalikan seperti dulu,” ujar dia.

Namun, pilkada lewat DPRD yang nantinya diterapkan, kata dia, akan berbeda dengan pilkada saat Orde Baru dulu. (baca: Amien Rais Yakin Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Bisa Tekan Politik Uang)

“Peran masyarakan nanti akan kita libatkan. Ada juga uji kompetensi dan rekam jejak kepala daerah yang akan maju. Tidak boleh terlibat masalah hukum, tidak boleh pernah terlibat kasus suap, dia akan diberhentikan dan tidak boleh mengikuti pilkada dimanapun,” ujar Anggota Panja RUU Pilkada ini.

Pilkada secara langsung berjalan sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mulai berlaku. Saat pembahasan aturan tersebut, Amien menjabat Ketua Umum PAN dan Ketua MPR.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Baca Juga :  Saat Rio Capella naik pitam di ruang sidang

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.

(erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button