Home / Populer / Patrialis tawarkan 5 Saran bagi Rakyat di Pemerintahan Jokowi-JK

Patrialis tawarkan 5 Saran bagi Rakyat di Pemerintahan Jokowi-JK

Bagikan Halaman ini

Share Button

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (tengah) didampingi plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Ahmad Romli (kiri) dan  pelaksana tugas khusus Menkumham urusan Mahkamah Konstitusi Mualimi Abdi (kanan) menyampaikan keterangan terkait pemberitaan status lFoto: Patrialis Akbar

 

 

 

MORAL-POLITIK.com- Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Adapun Hakim MK, Patrialis Akbar memberi lima saran untuk rakyat setelah Jokowi-JK dilantik.

“Pertama kita doakan agar pemimpin Kita Presiden terpilih dapat melaksanakan tugas sebaik-sebaiknya, bayangkan doa umat islam yang ratusan juta ini kalau itu dikabulkan Allah SWT, negara kita akan makmur,” ujar Patrialis Akbar.

Hal itu disampaikan dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah bertemakan “Politik Nasional Pasca Pilpres 2014” di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2014).

Kedua, ia meminta masyarakat harus sabar dan jangan terlalu berharap cepat didalam pemerintahan kedepan. Sebab membangun pemerintahan baru itu tidaklah seperti membalikkan telapak tangan.

“Kita harus sabar. Apalagi komunikasi politik antara presiden terpilih sekarang dengan pemerintahan pak SBY terjalin dengan baik komunikasinya, ini suatu yang positif,” jelasnya.

“Ketiga, siapapun orangnya, pasti kita semua tentu harus membantu, kira-kira dari program-program pemerintah ini apa yang bisa kita bantu, kalau bisa kita bantu ya kita lakukan. Karena kita lakukan niatnya untuk kepentingan bangsa dan negara,” sambungnya.

Lanjutnya, ia berharap jangan sampai timbul provokasi-provokasi didalam masyarakat. Diharapkan rakyat dapat menjaga harkat dan martabat di pemerintahan kedepan.

“Kalau sampai harkat dan martabat tidak kita jaga dengan adanya kebebasan yang ada, saya kawatir bangsa kita akan lambat mencapai kesejahteraan,” ucap mantan politisi PAN ini.

Terakhir, Patrialis menilai rakyat dan lembaga-lembaga harus ikut serta dalam pengawasan pemerintahan Jokowi-JK. “Tentu harus dikontrol oleh lembaga-lembaga yang memang berkompeten, untuk itu baik dalam kontrol bidang politik, bidang kenegaraan, bidang keuangan, bidang hukum, semuanya dapat berjalan,”  pungkas dia.

Baca Juga :  DPR respons laporan Rachmawati soal Jokowi..., akan undang KPK & Kejagung

(erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button