Home / Sport / Rencana JS beli Bus jadi polemik di DPRD Kota Kupang

Rencana JS beli Bus jadi polemik di DPRD Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button

jesFoto : Yeskiel Loudoe

 

 

 

MORAL-POLITIK.com- Rencana Wali Kota Kupang Jonas Salean (JS) mengusulkan pengadaan enam unit bus berkapasitas masing-masing 12 orang memancing reaksi beragam dari kalangan pimpinan dan anggota dewan. Rencana tersebut dinilai mencederai kemitraan sejajar yang didengungkan JS saat temu pisah di Restoran Nelayan beberapa waktu lalu.

Ketua Sementara DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe di ruang kerjanya, Rabu (3/9) mengatakan, mobil pinjam pakai dari Pemerintah Kota (Pemkot) yang digunakan saat ini kalau tidak salah diberikan pada saat JS menjabat sebagai Sekretaris Kota Kupang.

Menurutnya, sebagai mitra sejajar, pemerintah dan dewan seharusnya membangun hubungan yang harmonis dalam segala aspek. Rencana mengusulkan pengadaan bis antar-jemput anggota dewan, menurutnya, telah mencederai kemitraan yang baru mulai dibangun di awal masa tugas tersebut. Sebagai mitra kerja yang baik, tak seharusnya wali kota membuat pernyataan seperti itu. Apalagi, anggota Dewan saat ini tidak pernah mendesak untuk diberikan fasilitas kendaraan seperti anggota dewan periode 2009-2014.

Karena itu, ia meminta agar rencana itu harus dibicarakan dengan baik, agar kemitraan yang baru mulai dibangun di awal masa tugas ini tidak sampai dicederai.

“Sebagai mintra sejajar, kalau seperti begini kemitraan dipertanyakan. Anggota Dewan saat ini tidak minta untuk beli mobil, atau pinjam pakai karena tidak mendesak,” pungkas YL.

Jika nanti pemerintah tetap memaksakan untuk mengusulkan anggaran pengadaan bus untuk anggota Dewan, maka usulan itu akan didrop, karena Dewan tak menyetujuinya.

Senada dengan Ketua Sementara DPRD Kota Kupang JL,  Anggota DPRD Zeyto Ratuarat juga menyesalkan sikap pemerintah. Kalau tidak dijinkan menggunakan mobil tidak masalah bagi kami. Yang kami sesalkan walikota  soal rencana pembelian bus buat DPRD. Seharusnya pemerintah tidak membuat rencana seperti itu karena kami menganggap pemerintah tidak lagi menghargai DPR.

Baca Juga :  Jumlah DPT Matim berkurang 139 Orang

(nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button