Home / Populer / SBY bicara soal Posisinya dalam Polemik RUU Pilkada

SBY bicara soal Posisinya dalam Polemik RUU Pilkada

Bagikan Halaman ini

Share Button

posisiIlustrasi

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal polemik Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pemilihan kepala daerah, terutama poin Pilkada langsung atau melalui DPRD. Apa kata SBY?

“Begini, saya khawatir kalau voting pada tingkat parlemen sudah pokoknya yang satu kubu A pokoknya satu kubu B, orang bahkan katakan ini sudah peperangan harga diri, pokoknya yang sana mengatakan A pasti yang di sini tidak setuju. Pertanyaan saya, apakah begitu?,” kata SBY dalam video wawancara yang diunggah ‘Suara Demokrat’ melalui youtube, Minggu (14/9/2014).

Melansir detik.com, menurut SBY, untuk melahirkan Undang-undang untuk kepentingan rakyat, tidak perlu seperti itu. SBY kemudian memaparkan dua aspek penting dalam RUU Pilkada.

Pertama, sistem Pilkada langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun dan segaris dengan sistem presidensil, di mana presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer dipilih melalui parlemen.

“Dengan demikian kalau kita kembali pada pilihan kita buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan,” ujarnya.

Aspek yang kedua, kenyataanya selama 10 tahun itu banyak sekali ekses yang terjadi dari Pilkada langsung. Misalnya banyak ditengarai politik uang, konflik horizontal, kekerasan, bakar-membakar karena jagonya kalah, sebagai ekses Pilkada langsung.

“Oleh karena itu muncul sudah kita sekarang ubah yang tadinya langsung menjadi tidak langsung, biarkan pemilihan presiden saja yang langsung,” lanjutnya
Nah, soal posisi Partai Demokrat dan SBY, ia mengatakan dirinya tengah berpikir keras untuk misalnya bagaimana kalau kita masih mempertahankan sistem pemilhan langsung tetapi penyakit dan ekses yang tidak sedikit itu dicegah dan hilangkan dalam pasal-pasalnya.

Baca Juga :  AMC PPP dukung wacana pemecatan Suryadharma Ali

Misal, bagi yang melaksankan kekerasan horisontal, dalam UU secara eksplisit menyebut yang bertanggungjawab ditindak secara hukum. “Membiarkan saja konstituennya ngamuk, marah, membakar dia kena secara hukum,” ucapnya.

“Kami sedang memikirkan seperti itu, langsung tapi pengalaman buruk selama 10 tahun kita wadahi dalam Undang-undang yang baru nanti,” imbuh Presiden RI itu.

Atau kata SBY, mungkin ada varian dalam UU itu apa mungkin kalau gubernur karena merupakan wakil pemerintah pusat dipilih secara tidak langsung, sementara bupati dan walikota tetap dipilh secara langsung.

“Sistem apapun ada plus dan minusya,” tuturnya.

“Mudah-mudahan satu dua hari ini kami mempunyai posisi yang tepat karena kami harus jernih dan rasional, dan kami tidak akan ikut-ikutan pokoknya kalau ini A ini B, kalau ini satu, ini dua. Tidak boleh seperti itu,” pungkas SBY.

(erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button