Home / Populer / Soal Pembelian Bus, JS dinilai tidak Menjaga Kemitraan

Soal Pembelian Bus, JS dinilai tidak Menjaga Kemitraan

Bagikan Halaman ini

Share Button

busFoto : Ilustrasi

 

MORAL-POLITIK.com- Ungkapan Walikota Kupang Jonas Salean (JS) bahwa pemerintah tidak akan memberikan mobil dinas bagi anggota DPRD Kota Kupang, dan sebagai gantinya akan memberikan enam unit mobil bus untuk digunakan oleh Anggota DPRD dalam masa reses, mendapat respon negatif dari anggota DPRD Kota Kupang.

Adrianus Talli, salah satu Anggota DPRD Kota Kupang yang menentang keinginan dari JS untuk memberikan mobil dinas berupa enam unit bus.

Kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Kupang, Selasa (02/09/2014) Adrianus mengatakan, dengan niat dari JS seperti itu maka Walikota Kupang tidak  menjaga hubungan kemitraan dengan DPRD.

“Okelah kita mengerti khusus Anggota DPRD tidak diperkenakan diberikan mobil dinas dan operasional tetapi  walikota harus mengerti bahwa sesuai UU No 32,  jelas bahwa unsur penyeleggara pemerintah di daerah itu walikota dan DPRD, dan hubungannya adalah kemitraan yang sejajar.

“Setiap pernyataan apapun sebagai mitra harus menjaga perasaan mitra. Kalau persoalan mobil dinas pinjam pakai itu kewenangan pak wali silakan menarik kembali dan juga tidak memberikan juga tidak masalah, itu kewenangan pak wali tergantung kebijakan walikota kasih pinjam pakai oke, tidak juga tidak apa-apa,” kata dia.

Ia mengatakan,  pernyataan JS bahwa DPRD diminta untuk menganggarkan enam buah bus apakah pernyataan itu keinginan dari sebuah kemitraan atau tidak? Kita sama-sama unsur penyelenggara daerah, dan kita  juga tidak minta. Sekarang eselon III naik mobil dinas, terus kita Anggota DPRD disuruh anggarkan naik bus?

“Ini sebuah pernyataan yang sebenarnya tidak melihat kemitraan dan bisa jadi bahwa kami  anggota DPRD akan merasa di lecehkan walikota.seharusnya walikota tidak boleh ikut campur sampai hal teknis di DPRD.  persoalan DPRD datang kantor menggunakan apa itu urusan dia tetapi walikota  jangan mengatakan mengadakan bis untuk mengangkut anggota DPRD. Ingat bahwa jam kerja birokrasi dengan DPRD itu berbeda. Kalau birokrasi masuk jam setengah delapan pulang jam tiga, dia tidur selesai. Tetapi DPRD itu kerja satu kali 24 jam. DPRD itu bukan hanya datang di kantor saja tetapi dia akan mengunjungi konstituen  dengan berbagai persoalan. Untuk itu harus dimengerti walikota,” pungkas Talli.

Baca Juga :  KMP Sapu Bersih Kursi Pimpinan DPR, Inilah Sindiran PDI-P

Ia mengatakan, dengan niat seperti itu,  JS seperti menganggap DPRD bak siswa TK yang dijemput pakai bus menuju sekolah.
(nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button