Home / Populer / Tantowi Yahya dikritik Nico Harjanto

Tantowi Yahya dikritik Nico Harjanto

Bagikan Halaman ini

Share Button

yahyaTantowi Yahya

 

 

MORAL-POLITIK.COM-  Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menyayangkan pernyataan politisi Partai Golkar yang juga juru bicara dari koalisi Merah Putih Tantowi Yahya terkait polemik mekanisme pemilihan kepala daerah. Nico menyebut, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa Tantowi tidak dewasa dalam berpolitik.

“Pernyataan itu tidak mencerminkan derajat kedewasaan berpolitik dari seorang wakil rakyat. Ini bukan masalah satu pihak atau satu kelompok. Tapi masalah pilkada langsung maupun oleh DPRD ini masalah trensektori dari demokrasi kita ke depan,” kata Nico di Jakarta Selatan, Sabtu (13/9/2014).

Melansir kompas.com, hal itu disampaikan Nico menyikapi pernyataan Tantowi bahwa gerakan penolakan Pilkada lewat DPRD untuk kepentingan lembaga survei.

Nico berpendapat, pihak-pihak yang menolak pelaksanaan Pilkada kembali lewat DPRD karena keinginan untuk memperbaiki tatanan demokrasi agar tidak kembali kepada era seperti Orde Baru yang dikuasai elite.

“Kita mau kembali ke era Orba? atau era sentralisasi, era elitisme? Atau ingin perbaiki demokrasi dengan kekuatan rakyat?” ucap Nico.

Sebelumnya, Tantowi merasa rakyat sebenarnya tidak berkeberatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketidaksetujuan rakyat yang terdengar selama ini, menurut dia, hanya pembentukan opini semata. (baca: Koalisi Merah Putih Anggap Penolak Pilkada oleh DPRD Tak Wakili Rakyat)

“Rakyat yang mana (tidak setuju pilkada lewat DPRD)? Kasihan nama mereka dipakai oleh lembaga survei, konsultan politik, makelar politik, dan media yang terancam bangkrut. Serta kepala daerah yang mau maju lagi, tapi tanpa partai atau lagi cari perhatian agar duduk di kabinet,” kata Tantowi melalui pesan elektronik kepada Kompas.com, Jumat (12/9/2014) siang.

Menurut Tantowi, berbagai kalangan yang selama ini menolak pilkada lewat DPRD tidaklah mewakili aspirasi rakyat. Pasalnya, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan mereka secara pribadi.

Baca Juga :  Misdinar gelar kegiatan valentine di Gereja St. Fransiskus Xaverius

“Bukan rahasia lagi lembaga-lembaga survei itu bukan hanya dapat fee yang besar, tapi juga konsesi-konsesi ketika calon mereka menang. Wajar kalau mereka sekarang biayain LSM-LSM yang sekarang teriak-teriak atas nama ‘rakyat’ dan rencananya akan menyerbu DPR bahkan akan membakarnya,” ujar Tantowi.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.
(erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button