Home / Populer / Warga Oesapa Minta Puskesmas dan Sekolah

Warga Oesapa Minta Puskesmas dan Sekolah

Bagikan Halaman ini

Share Button

sapa

Walikota Jonas Salean meresmikan Puskesmas Sikumana

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Warga Kelurahan Oesapa Barat meminta DPRD Kota Kupang dari daerah pemilihan Kota Kupang I memperjuangkan pembangunan puskesmas dan sekolah dasar dan SMP di wilayah Oesapa Barat. Permintaan tersebut sudah seringkali disampaikan dalam setiap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di setiap tingkatan, tetapi pemerintah selalu beralasan ketiadaan lahan.

Demikian dikatakan Jhon Demon, warga Oesapa Barat saat reses DPRD dari daerah pemilihan Kota Kupang I di kantor Camat Kelapa Lima, Jumat (12/9). Menurutnya, untuk pembangunan puskesmas yang dia suarakan dalam setiap Musrenbang, oleh pemerintah selalu disampaikan bahwa untuk membangun puskesmas dibutuhkan lahan paling sedikit 900 meter persegi. Karena itu, masyarakat diminta untuk menyiapkan lahan dan pemerintah yang menyiapkan alokasi anggaran pembangunan.

Terkait permintaan menyiapkan lahan, kata Demon, ia sudah menyiapkan tanahnya untuk pembangunan puskesmas. Dia berharap, Dewan Kota dari daerah pemiliha Kota Kupang I untuk mengalokasikan dana pembebasan lahan agar pembangunan dapat dilaksanakan.

“Saya sudah siapkan tanah saya untuk pembangunan puskesmas. Kami minta pemerintah bisa membangun puskesmas dan sekolah di wilayah Oesapa Barat,” kata dia.

Ketua rombongan reses Dewan Kota daerah pemilihan Kota Kupang I Adrianus Talli mengatakan, usulan pembangunan puskesmas dan sekolah memang sudah seringkali disampaikan. Hanya saja. kendala tanah yang menjadi penghambat pembangunan dimaksud. Apalagi, status tanah di wilayah Oesapa Barat sering bermasalah dan sudah berulangkali diselesaikan.

Karena itu, terkait permintaan untuk membangun puskesmas dan sekolah, Dewan tentunya akan berjuang. Hanya saja, masyarakat harus menyiapkan lahan yang cukup untuk pembangunan. Selain itu, status tanah yang hendak dimanfaatkan untuk pembangunan harus dibereskan statusnya. Agar, jangan lagi menjadi persoalan di kemudian hari baik pada saat hendak dibangun, maupun setelah bangunan itu ada.

Baca Juga :  "StuNed Day 2015" di KBRI Belanda dihadiri 170 Mahasiswa Indonesia

Dia juga meminta kepada masyarakat agar jika merelakan tanahnya untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum, jangan lagi meminta biaya ganti rugi yang terlampau besar, karena akan menyulitkan pemerintah. “Kalau tanah sudah disiapkan, kita tentunya akan bantu perjuangkan alokasi dananya,” kata Talli.

Anggota Dewan lainnya Jabir Marola mengatakan, usulan pembangunan puskesmas dan sekolah memang harus direspons, karena itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, masyarakat juga harus mendukung pemerintah dengan menyiapkan lahan yang representatif, sehingga pembangunan yang diharapkan masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah.

“Prinsipnya, kami sebagai perwakilan dari masyarakat aka sangat mendukung semua program pemerintah apalagi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan,” pungkas dia.

(nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button