Home / Populer / Inilah Menteri Rini menurut Partai Hanura

Inilah Menteri Rini menurut Partai Hanura

Bagikan Halaman ini

Share Button

rini

 

MORAL-POLITIK.COM- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Hanura, Muhammad Farid Alfauzi, mengkritik sikap Menteri BUMN Rini M Soemarno yang mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi pejabat BUMN menghadiri rapat kerja bersama DPR.

“Bu Rini sangat tidak cerdas, tidak taktis,” kata Farid, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Farid menjelaskan, Rini seharusnya tidak perlu melarang pejabat BUMN di bawahnya untuk hadir memenuhi undangan rapat bersama DPR. Pasalnya, kata dia, instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang rapat bersama DPR sampai revisi UU MD3 selesai hanya berlaku untuk pejabat setingkat menteri.

Melansir kompas.com, atas dasar itu, Faris menganggap Rini salah menerjemahkan perintah Presiden. Ia bahkan menganggap wajar jika spekulasi berkembang bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan oleh Rini terkait evaluasi DPR pada kinerja BUMN.

“Coba saja, apa ruginya mengadirkan direksi untuk rapat. Kita hanya ingin evaluasi, kenapa dilarang? Persoalan teknis kok dilarang, Bu Rini sangat tidak cerdas atau jangan-jangan memang ada yang disembunyikan,” ujarnya.

Menteri BUMN Rini M Soemarno meminta kepada DPR untuk sementara waktu tidak mengundang jajaran pejabat BUMN melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Permintaan Rini itu disampaikan melalui sebuah surat yang dilayangkan ke DPR, Kamis (20/11/2014). Surat yang diketahui bernomor S-724/MBU/XI/2014 itu ditandatangani langsung oleh Rini.

“Dengan ini kami mengharapkan bantuannya untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN sampai dengan adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan,” demikian isi salinan surat tersebut.

Presiden Jokowi mengakui adanya larangan para menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat-rapat dengan DPR. Jokowi ingin para pembantunya menghadiri rapat ketika penyelesaian konflik DPR sudah rampung. (Baca: Ini Alasan Jokowi Larang Menteri Rapat Bareng DPR)

Baca Juga :  Cemburui Malam di Pesisir Pantai Kelapa Lima

“Nanti, kalau Dewan sudah rampung. Kan juga baru, kan baru kerja sebulan dipanggil-panggil apanya,” kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

(erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button