Home / Populer / Kriteria Calon Ketum Golkar menurut Akbar Tandjung

Kriteria Calon Ketum Golkar menurut Akbar Tandjung

Bagikan Halaman ini

Share Button

akbar

MORAL-POLITIK.COM- Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya pekan ini ricuh. Angkatan muda partai berlambang beringin itu adu fisik saat menggelar rapat pimpinan nasional. Gesekan terjadi lantaran kubu Aburizal Bakrie dituding mempercepat digelarnya musyawarah nasional buat memilih ketua umum.

Ical memang disebut akan mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum. Musyawarah nasional dipercepat sebagai strategi agar dia bisa terpilih lagi. Kisruh melebar hingga dibuat presidium penyelamatan partai. Banyak yang menentang musyawarah nasional dilakukan 30 November karena tidak sesuai hasil rapat sebelumnya.

Buntut kericuhan membuat Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman untuk tidak memberikan izin musyawarah nasional digelar di Bali. Munculnya pernyataan itu menjadi pergunjingan, lantaran berbau politis. Alasannya, takut mengganggu pariwisata di pulau dewata.

Melansir merdeka.com, namun Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung punya pandangan lain soal penyataan Tedjo. “Kan beliau penanggung jawab keamanan, ketertiban Indonesia ini, dia patut mengingatkan supaya jangan terjadi itu,” kata Akbar kepada merdeka.com usai menggelar keterangan pers menyikapi kisruh partainya di Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Akbar pun bicara banyak soal kisruh, termasuk kriteria calon ketua umum Golkar mendatang. Menurut dia, pemimpin Golkar harus memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

Meski terlihat lelah usai rapat panjang setiap hari di pekan ini, Akbar meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan merdeka.com. Dengan mengenakan batik kuning, mantan ketua umum Partai Golkar itu menjawab semua pertanyaan dengan suara parau.

Berikut penuturan Akbar Tandjung kepada Arbi Sumandoyo dari merdeka.com dini hari tadi di sofa coklat nan empuk di kediamannya.

Kemarin Menkopolhukam melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar di Bali. Apa tanggapan Anda?

Siapa menyatakan pelarangan di Bali? Tidak menyatakan pelarangan. Menkopolhukam menginstruksikan kepolisian agar tidak memberikan izin penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas), itu aja. Kemarin saya sudah bertemu beliau. Latar belakang dari pernyataannya itu melihat terjadinya perkelahian fisik di kantor DPP Partai Golkar mengakibatkan luka-luka.

Baca Juga :  Yusril lawan UU Pemilu yang baru disahkan ke MK, tapi...

Sehubungan dengan itu dia mengkhawatirkan akan terjadi di tempat-tempat lain termasuk di Bali. Karena itu dia menyarankan untuk tidak memberikan izin. Apalagi Bali wilayah turis dan diperkirakan banyak tamu, banyak turis asing. Dikhawatirkan lagi, negara-negara mendatangkan turisnya ke Bali mengeluarkan peringatan untuk tidak datang ke Bali. Itu nantinya bisa merugikan kita semua. Atas dasar itulah beliau mengeluarkan sikap itu.

Apakah akan separah itu jika munas di Bali?

Dengan alasan itu kan ada alasannya. Kalau alasannya kuat kan berdasar. Kalau nanti terjadi keributan di sana bagaimana?

Artinya komentar Menkopolhukam membatasi warganya melakukan proses demokrasi?

Ini kan diawali adanya konflik, menimbulkan korban, dikhawatirkan merambah ke tempat lain. Konflik juga, korban juga. Kan beliau penanggung jawab keamanan, ketertiban Indonesia ini. Dia patut mengingatkan supaya jangan terjadi itu. Itu antara lain dalam bentuk jangan kasih izin.

Bukan pernyataan itu berbau politis?

Kenapa berbau politis, kan dia pejabat negara. Kalau ada kekhawatiran menimbulkan keributan, kekisruhan, konflik, maka dia mengeluarkan satu pernyataan. Saya pikir pernyataan itu wajar saja jika dilakukan oleh pejabat negara mempunyai kewenangan soal keamanan dan ketertiban.

Tapi bukan kah itu berlebihan?

Kamu jangan tanya saya dong, tanya dia aja.

Dari beberapa calon ketua umum, siapa paling pantas memimpin Golkar?

Siapa terpilih itu adalah kewenangan dari musyawarah nasional. Bila terpenuhi sebagai calon, maka orang itu berhak menjadi ketua umum. Tapi siapa akan menjadi, itu keputusan Munas. Siapa akan menjadi calon, pertama tentu dari ukuran dukungan dari calon tersebut sesuai yang diamanatkan AD/RT, yaitu dapat dukungan 30 persen dari pemilik suara.

Sebanyak 30 persen dari pemilik suara, itu sekitar 180. Kalau dia mendapat dukungan 180 suara maka bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum. Yang memilih yang punya suara. Total sekitar 600 suara. Itulah yang akan menentukan.

Baca Juga :  Pimpinan KPK: Mantan napi ikut Pilgub, negeri ini memang sakit

Kalau dalam perspektif Golkar, selalu menjadi acuan terhadap seorang kader itu adalah prinsip PDLT: prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Prestasi artinya seorang kader telah memperlihatkan prestasinya sebagai seorang tokoh, kader Golkar. Dedikasi artinya telah memperlihatkan dedikasinya dalam pelbagai organisasi, keterlibatannya dalam kegiatan partai.

Kemudian loyalitas yaitu ketaatannya pada aturan-aturan partai. Keempat, orang itu tidak tercela, artinya orang itu adalah orang baik, tidak punya citra jelek di masyarakat atau tidak melakukan tindakan-tindakan tercela. Itu menentukan seorang itu patut menduduki jabatan-jabatan penting dalam partai.

Dari calon-calon ada, siapa pantas memimpin Golkar?

Saya tidak berposisi orang memberikan penilaian. Saya adalah dewan pertimbangan dan kami dewan pertimbangan tidak punya suara dalam musyawarah nasional, saya dalam posisi itu. Namun sebagai senior Partai Golkar, tentu saya menghendaki orang-orang menjadi ketua umum itu betul-betul memiliki komitmen.

Untuk membangun partai, perlu calon ketua umum memiliki dedikasi tinggi terhadap partai, mempunyai komitmen kuat dan dedikasi tinggi untuk partai. Tidak memiliki kepentingan-kepentingan, selain kepentingan memajukan partai dalam mendapatkan dukungan suara tinggi dalam pemilu. Bahkan dukungan suara bisa memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu 2019.

Kembali soal kisruh. Anda sebagai ketua dewan pertimbangan apakah melihat ada pihak memanfaatkan konflik ini?

Ya, bisa saja orang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan-kepentingannya sendiri. Karena itu, kita semua, orang-orang Golkar, harus mewaspadai juga. Kita berusaha segera mencari jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya.

Artinya meski Munas dilakukan 30 November, keputusan ada di DPP?

Penanggung jawab munas itu kan DPP. DPP menetapkan waktu dan tempat munas tentu mengacu pada putusan-putusan organisasi sebelumnya.

Anda sempat mendukung munas dilakukan 2015, tapi di rapimnas kemarin Anda mendukung dipercepat?

Kami dewan pertimbangan menyarankan Munas itu diadakan awal 2015, sejalan dengan rekomendasi munas dan juga supaya Golkar mempunyai persiapan lebih baik menyongsong Pemilu 2019. Persiapan lebih baik buat mempersiapkan konsolidasi partai, kader-kader partai, memperkuat pula infrastruktur partai, dan menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat. Semua itu akan bermuara pada kemenangan Partai Golkar di 2019.

Baca Juga :  Ketua KPK: Kasus e-KTP libatkan nama besar

Artinya percepatan Munas tidak ada kesiapan matang?

Awalnya pernyataan kami bukan dasar itu tapi karena adanya konflik, perkelahian, pertentangan bisa mengarah pada perpecahan partai. Itu menjadi dasar kami untuk menunda dan sekaligus penundaan itu digunakan untuk menyempurnakan penyelenggaran Munas terutama berkaitan materi-materi Munas.

Artinya dewan pertimbangan tetap menyokong Munas dipercepat meski ada yang menolak?

Ya, itu kita imbau, supaya menahan diri.

Sebelumnya sudah ada pertemuan?

Ini akan kami laksanakan. Hari ini saya sudah coba melakukan pendekatan tapi belum sempat.

Artinya sedang bergerak cepat untuk musyawarah?

Iya. Pendekatan dulu baru nanti kita ketahui hal-hal mereka inginkan, kita sampaikan. Baru kita sosialisasikan dengan pihak lain, kita komunikasikan dengan pihak lain. Mungkin dari situ akan ada titik-titik pertemuan. Di pertemuan itulah nanti kita minta kesamaan. Dari titik-titik kesamaan kita coba lakukan pertemuan akhirnya insya Allah akan menghasilkan kesepakatan.

Tadi ada penyataan dari kader Golkar jika pemilihan ketua umum beredar uang?

Saya tidak tahu sejauh mana permainan uang itu. Kalau memang ada indikasi kuat atau bisa menunjukkan bukti saya kira satu cara bila perlu kita undang saja KPK untuk melihat situasinya itu. Atau kita buat aturan ketat. membikin satu tim kuat bisa melakukan satu tindakan (organisatoris). Bila terjadi permainan uang, orang itu akan langsung dikeluarkan sebagai calon atau bisa saja orang itu kita keluarkan dari keanggotaan Golkar kalau memang terbukti.

(erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button