Home / Populer / Sikap JS terhadap penolakan Pembangunan Bendungan Kolhua

Sikap JS terhadap penolakan Pembangunan Bendungan Kolhua

Bagikan Halaman ini

Share Button

jsi
MORAL-POLITIK.COM- Wali Kota Kupang, Jonas Salean (JS) mengatakan, reaksi penolakan dari sebagian warga Kolhua atas rencana pembangunan bendungan adalah hal yang wajar dan merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah tetap menghargai itu. Namun, pemerintah tak henti-hentinya melakukan pendekatan agar rencana pembangunan bendungan dapat terealisasi.

“Kami tidak akan berhenti untuk meminta kepada masyarakat Kolhua, agar pembanguna bendungan bisa berjalan,” kata JS kepada wartawan di Kantor Walikota Kupang, Jumat (21/11/2014).

JS mengatakan, selama ini banyak kalangan dan LSM yang mengatakan bahwa rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melarang pembangunan bendungan Kolhua. Padahal, dalam rekomendasi itu, Komnas HAM sama sekali tidak meralang.

“Komnas HAM tidak berhak melarang pembangunan, mereka hanya mengingatkan agar pembangunan tidak merugikan masyarakat,” kata JS lebih lanjut.

Dalam rekomendasnya, Komnas HAM meminta agar dalam pembangunan harus memperhatikan hak-hak masyarakat agar tidak diabaikan, dan pembangunan harus menguntungkan masyarakat. Karena itu, langkah pembangunan bendungan yang dilakukan tentunya sejalan dengan rekomendas Komnas HAM yakni untuk kesejahteraan rakyat. Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat. Karena itu, bersama Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, sudah melakukan berbagai upaya. Beberapa keluarga yang menolak akan terus didekati. “Saya ingin luruskan bahwa rekomendasi Komnas HAM bukan untuk hentikan, boleh dilanjutkan dengan mendapat persetujuan masyarakat dan hak hak masyarakat tidak diabaikan, sawah harus ganti sawah, tinggal kita cari,” kata JS.

JS yakin, keluarga di Kolhua juga memahami kesulitan mereka. Sekarang, mereka juga kesulitan air. Jika kesulitan air, tidak mungkin meminta kepada LSM, tetapi tentunya akan datang ke pemerintah juga.

Langkah pemerintah memaksakan membangun bendungan di Kolhua, lanjut JS, juga karena tak ada lahan lain yang memungkinkan. Jika ada lokasi lain, tentu saja sudah dipindahkan ke sana.

Baca Juga :  Fadli Zon: Jika Komjen Budi Batal Jadi Kapolri, Harus Ada Penjelasan ke DPR

JS juga meminta kepada media untuk membantu mencerahkan masyarakat dan melihat dari sisi positifnya, agar pembangunan itu dapat dilakukan. Jangan belum apa-apa, sudah mencurigai pemerintah menerima fee dari alokasi anggaran untuk pembangunan bendungan tersebut.

(nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button