Home / Populer / Alasannya Komisi III Ngotot Batalkan Hasil Tender Pengelolaan Parkir

Alasannya Komisi III Ngotot Batalkan Hasil Tender Pengelolaan Parkir

Bagikan Halaman ini

Share Button
parkiran-pasar-kasih-naikoten-1-kupangParkiran Pasar Kasih di Naikoten I Kota Kupang.

MORAL-POLITIK.COM- Komisi III DPRD Kota Kupang, hari ini Selasa (13/1/2015) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan Kota Kupang. RDP tersebut khusus untuk membahas sejumlah permasalahan terkait dengan pengelolaan parkiran.

RDP atau hearing itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Selly Tokan Kamilus, dengan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota, Christian Baitanu, Wakil Ketua Komisi, Herry Kadja Dahi, Sekretaris Komisi, Nithanel Pandie. Hadir juga anggota Komisi diantaranya Djainudin Lonek, Tellendmark J. Daud, Merry Salouw, Johanis Ndun, Donald M. Kana. Sedangkan jajaran pemerintahan dihadiri Asisten II Setda Kota Kupang, Djama Mila Meha, Kadishub Jogerens Leka, Kabag Hukum Setda Kota, Alan Girsang dan sejumlah pegawai Dishub Kota Kupang.

Hearing tersebut berjalan cukup alot, sebab Komisi III DPRD meminta Perda tidak direvisi karena sudah sesuai dan tetap berlaku. Sementara Kadis PU meminta agar Perda 14 Tahun 2011 tentang retribusi parkiran, karena sudah tidak sesuai lagi, terutama tentang sistem borongan pengelolaan parkir.

Dalam Perda tidak diperkenankan adanya borongan, sementara yang berjalan saat ini yakni diborongkan kepada pihak ketiga.

Mendapat penjelasan itu, anggota Komisi III menyatakan perda tidak perlu direvisi, karena filosofinya yakni pemberdayaan masyarakat.

Anggota Komisi III, Djainudin Lonek meminta Dishub tidak perlu melakukan revisi perda yang ada, sebab perda sudah bagus, dan Dishub harus menyesuaikan. Bila tidak, maka akan jadi temuan BPK seperti tahun sebelumnya.
Dia juga meminta agar pengumuman hasil borongan pengelolaan parkiran segera dibekukan, karena menabrak aturan.

Pada bagian lain, Nithanel Pandie mengutarakan, Pemkot harus merubah paradigma, dimana mensejahterakan masyarakat bukan sebaliknya mengeksploitasi tenaga kerja. Dia berharap juru parkir sebanyak 206 orang yang bekerja pada 103 titik parkiran, diangkat menjadi honorer. Sebab di sana terjadi multi player efek. Jadi katanya, alasan juru parkir memberatkan keuangan daerah sangatlah keliru dan merupakan paradigma lama pemerintah.

Baca Juga :  Hari Antikorupsi Sedunia, Mahasiswa Solo tidur di jalan, Apa kabar NTT?

Senada, anggota lainnya, Merry Salouw meminta Dishub tidak perlu capek-capek untuk mengatur parkiran. Dishub tinggal menjual stiker parkiran, baik utuk roda dua dan roda empat. Dia juga meminta dalam pengelolaan parkiran tidak terjadi monopoli orang tertentu agar ada kesempatan kepad orang lain untuk mengatur parkiran.

Pada bagian yang sama, anggota Komisi III Johanis Ndun mengemukakan, Kadis Perhubungan jangan menggunakan naluri untuk terjemahkan hukum. Dia meminta Dishub batalkan borongan yang diumumkan Jumat pekan lalu.

Sementara itu Kadishub Kota Kupang, Yogeren Leka mengemukakan, berdasarkan survey potensi retribusi yang dilakukan 2014 lalu sebesar Rp 4 Miliar lebih. Terkait dengan borongan pengelolaan parkir, semua untuk mengurangi beban daerah. Hal ini ditanggapi anggota DPRD, dimana selama ini sumbangan PAD hanya Rp 700 juta, dan tidak pernah bertambah. Karena itu, sebaiknya parkiran langsung dikelola oleh Pemerintah Kota Kupang.

(nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button