andrekKepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Andreas Koreh, MT.

 

MORAL-POLITIK.COM – Bukan rahasia lagi masih banyak masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum paham benar soal kebijakan pemerintah.

Ssatu diantaranya adalah di bidang Dinas Pekerjaan Umum, yang boleh dikatakan sebagai nadinya pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan itu, moral-politik.com mengajukan wawancara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) NTT, Ir. Andreas Koreh, MT.

Berikut, wawancara pamungkasnya.

Pertanyaan:

Pembangunan jalan raya memerlukan peralatan yang mumpuni, akibatnya pengusaha lokal kurang memeroleh kesempatan. Apa solusinya sehingga pengusaha lokal bisa mendapat kesempatan mengerjakan proyek-proyek besar?

Penjelasan:

Setiap pengusaha lokal memiliki kesempatan yang sama untuk mengerjakan proyek-proyek besar pemerintah maupun swasta baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Penetapan kualifikasi tersebut tidak saja mempersyaratkan peralatan yang mumpuni tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti modal yang dimiliki, pengalaman, penanggung jawab klasifikasi (PJK); teknik (PJT); dan badan usaha (PJBU) serta kemampuan melaksanakan pekerjaan, dll.

Berbagai regulasi, dari Undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri PU telah mengatur tentang peranserta masyarakat jasa konstruksi, termasuk Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur secara khusus tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian pengusaha local punya peluang yang sama untuk mengerjakan proyek-proyek besar tidak saja di tingkat local tetapi juga di tingkat nasional.

Berbagai regulasi yang mengatur tentang peranserta masyarakat jasa kontruksi, dapat dijelaskan sbb:

1)    UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 8mengaturtentang Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan, sbb:

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
a.    memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
b.    memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.