Home / Populer / Apa kata Kadis PU NTT soal Klasifikasi Jalan? (2)

Apa kata Kadis PU NTT soal Klasifikasi Jalan? (2)

Bagikan Halaman ini

Share Button
???????????????????????????????Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Andreas Koreh, MT.

 

 

MORAL-POLITIK.COM– Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum paham benar soal pelbagai kebijakan pemerintah, satu diantaranya adalah di bidang Pekerjaan Umum, yang boleh dikatakan adalah nadinya pembangunan, karena bertalian dengan lancarnya transportasi darat di suatu daerah dan antardaerah.

Terkait dengan hal tersebut, moral-politik.com mengajukan wawancara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Provinsi NTT, Ir. Andreas Koreh, MT. Wawancara ini terkait dengan rangkaian dari Perayaan HUT NTT ke-56, tanggal 20 Desember 2014 yang lalu.

Berikut, inilah wawancara dan jawaban sesi kedua.

Pertanyaan: Hingga kini masyarakat masih bingung soal mana saja yang masuk kategori jalan kabupaten/kota, jalan provinsi dan jalan negara, harap Anda menjelaskannya secara rinci?

Penjelasan:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pengaturan Jalan dibagi menjadi dua, yaitu: Jalan Umum dan Jalan Khusus.

Jalan Umum adalah:jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Jalan Khusus adalah: jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
f. Jalan Nasional;
g. Jalan Provinsi;
h. Jalan Kabupaten;
i. Jalan Kota;
j. Jalan Desa.

Jalan Nasional; terdiri atas:

e. jalan arteri primer; yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

f. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi; yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local.

Baca Juga :  Kontroversi Wapres AS Joe Biden, Pegang-pegang Istri Menhan Baru

g. jalan tol; yaitujalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol;
h. jalan strategis nasional; yaitu jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Jalan Provinsi; terdiri atas:

d. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;

e. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;

f. jalan strategis provinsi; yaitu jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

Jalan Kabupaten; terdiri atas:

e. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional yang menghubungkan antaribukota provinsi dan jalan provinsi.

f. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;

g. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi.

h. jalan strategis kabupaten; yaitu jalan yang diprioritas kan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

Jalan Kota: adalah jalan umum padajaringan jalan sekunder di dalam kota.

Jalan Desa: adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa. (bersambung)

(vjb)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button