Home / Populer / Bagaimana peluang Pengusaha Lokal? Ini kata Andre Koreh (13)

Bagaimana peluang Pengusaha Lokal? Ini kata Andre Koreh (13)

Bagikan Halaman ini

Share Button
korehKepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Ir. Andreas Koreh, MT.

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM– Bukan rahasia lagi masih banyak masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum paham benar soal pelbagai kebijakan pemerintah, satu diantaranya adalah di bidang Dinas Pekerjaan Umum, yang boleh dikatakan sebagai nadinya pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan itu, moral-politik.com mengajukan wawancara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) NTT, Ir. Andreas Koreh, MT.

Berikut, wawancara pamungkasnya.

Pertanyaan:

Pembangunan jalan raya memerlukan peralatan yang mumpuni, akibatnya pengusaha lokal kurang memeroleh kesempatan. Apa solusinya sehingga pengusaha lokal bisa mendapat kesempatan mengerjakan proyek-proyek besar?

Penjelasan:

Setiap pengusaha lokal memiliki kesempatan yang sama untuk mengerjakan proyek-proyek besar pemerintah maupun swasta baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Penetapan kualifikasi tersebut tidak saja mempersyaratkan peralatan yang mumpuni tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti modal yang dimiliki, pengalaman, penanggung jawab klasifikasi (PJK); teknik (PJT); dan badan usaha (PJBU) serta kemampuan melaksanakan pekerjaan, dll.

Berbagai regulasi, dari Undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri PU telah mengatur tentang peranserta masyarakat jasa konstruksi, termasuk Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur secara khusus tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian pengusaha local punya peluang yang sama untuk mengerjakan proyek-proyek besar tidak saja di tingkat local tetapi juga di tingkat nasional.

Berbagai regulasi yang mengatur tentang peranserta masyarakat jasa kontruksi, dapat dijelaskan sbb:

1)    UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 8mengaturtentang Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan, sbb:

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
a.    memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
b.    memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

2)    Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan PeranMasyarakat Jasa Konstruksi mengatur tentang kualifikasi perusahaan jasa konstruksi sbb:

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi merupakan kriteria dan batasan yang ditetapkan dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang jasa konstruksi.

3)    PeraturanPemerintah No. 4 Tahun 2010
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan PeranMasyarakat Jasa Konstruksi, mengatur sbb:

•    Pasal 8;Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

•    Pasal 8B ayat  (1); Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
–    kualifikasi usaha besar;
–    kualifikasi usaha menengah;
–    kualifikasi usaha kecil.

•    Pasal 8B ayat  (3); Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

4)    Permen PU No. 08/PRT/M/2011
 Tentang
 Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, pasal 20 mengatur sbb:

Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :
a.    kekayaan bersih;
b.    pengalaman;
c.    penanggung jawab klasifikasi (PJK);
d.    penanggung jawab teknik (PJT);
e.    penanggung jawab badan usaha (PJBU);
f.    kemampuan melaksanakan pekerjaan;
g.    jumlah paket sesaat;
h.    batasan nilai satu pekerjaan; dan
i.    maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi. (habis)

Baca Juga :  Waspada!! Hujan seharian mengguyur Jabodetabek

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button