Home / Populer / Bambang Widjojanto: Semua kasus penting, kami tidak akan mengistimewakan kasus

Bambang Widjojanto: Semua kasus penting, kami tidak akan mengistimewakan kasus

Bagikan Halaman ini

Share Button
samaCalon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan saling berpegangan tangan dengan anggota Dewan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015). Sebelumnya Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tekait dugaan rekening gendut Polri.

 

 

MORAL-POLITIK.com– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, KPK tidak pernah mengistimewakan kasus tertentu yang tengah ditangani penyidik, termasuk kasus yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut dia, semua perkara di KPK sama pentingnya untuk segera ditangani.

“Semua kasus penting, kami tidak akan mengistimewakan kasus,” ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Melansir kompas.com, Bambang mengatakan, KPK memperhatikan berbagai desakan dari sejumlah pihak yang ingin agar perkara Budi Gunawan cepat diusut tuntas. Namun, kata Bambang, KPK memiliki prosedur tertentu sesuai KUHAP dalam melakukan penyidikan dan memproses suatu kasus.

“Kami hanya melakukan proses sesuai prosedur, sesuai KUHAP, maupun SOP KPK. Kami hormati pernyataan-pernyataan itu dan sebaiknya terus diberikan untuk mendorong penegakan hukum karena bisa bisa jadi motivasi untuk menyelesaikan,” kata Bambang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mempertanyakan kejelasan status tersangka yang kini disandang Budi yang telah terpilih sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Menanggapi ini, Bambang menyatakan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka sudah sesuai prosedur KPK yakni adanya lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan tersangka.

“Bila ada keberatan silakan menggunakan jalur hukum dan KPK dengan senang hati akan memberitahukan sesuai dengan prosedur,” kata Bambang.

Bambang meminta berbagai pihak yang mendesak percepatan penanganan kasus Budi untuk bersabar karena kerja KPK tidak instan. Ia mengatakan, setiap kasus memiliki kerumitan masing-masing untuk ditangani.

Baca Juga :  Mengapa Pemkot Kupang mendapat Penghargaan dari Presiden Jokowi?

“Kami mohon kepada pihak lain untuk menghormati proses yang sedang dilakukan dan kami akan hormati seluruh kewenangan lembaga lain. Berilah kepercayaan kepada KPK,” katanya.

Sebelumnya, Tedjo mengatakan, Polri akan terus dipimpin oleh Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti sampai ada kejelasan kasus hukum yang menjerat calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan. Tedjo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak cepat agar Budi tidak tersandera.

Tedjo menuturkan, pemerintah berharap setidaknya KPK bisa menuntaskan kasus yang menjerat Budi Gunawan dalam jangka waktu 2-3 bulan. Selama masa penyidikan KPK itu, sebut Tedjo, Polri akan tetap dipimpin oleh Badrodin Haiti yang diberikan penugasan khusus untuk melaksanakan tugas Kapolri sehari-hari.

KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. KPK menjerat Budi Gunawan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Budi Gunawan terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Budi Gunawan sedianya akan dilantik menjadi kepala Polri pengganti Jenderal (Pol) Sutarman setelah mendapat persetujuan DPR. Namun, Presiden memutuskan untuk menunda pelantikan tersebut.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button