Home / Populer / Dituding diskriminasi PKL, ini bantahan Satpol PP Kota Kupang

Dituding diskriminasi PKL, ini bantahan Satpol PP Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button
liliba                                                                                Satpol PP Kota Kupang menertibkan PKL di seputaran Jembatan Liliba.

MORAL-POLITIK.com– Pembongkaran paksa sejumlah lapak milik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Daerah Milik Jalan (Damija), oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada awal tahun 2015, mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Walau demikian tidak sedikit juga yang menilai terjadi diskriminasi, terutama saat lapak di ujung jembatan Liliba, tidak semuanya dibongkar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP), Kota Kupang, Thomas Dagang yang dikonfirmasi, Senin (19/1/2015) kemarin, terkait sejumlah informasi yang menyebutkan Pol PP diskriminasi dalam penertiban bangunan liar mengemukakan, dalam menjalankan tugas, Pol PP Kota Kupang merujuk pada ketentuan yang berlaku dan memiliki Sistem Operasi Prosedur, di dalamnya tidak diskriminasi ketika menegakkan Perda.
Dikatakan, pihaknya pekan lalu telah menertibkan sejumlah bangunan di ujung jembatan Liliba.

Penertiban paksa dilakukan, setelah melalui teguran lisan dan tertulis. “Karena semua pendekatan tidak dipenuhi, maka penertiban dan pembongkaran paksa menjadi langkah terakhir,” katanya.

Diakui, dalam penertiban itu, ada dua bangunan yang tidak sempat dibongkar. Hal ini terjadi karena ada permintaan dari pemilik, dimana akan membongkar sendiri. “Atas permintaan itu, kami berikan waktu untuk membongkar sendiri. Batas waktu sampai Senin (kemarin). Kalau belum bongkar dan mereka (Pedagang) tetap menjalankan usahanya, maka kami akan bongkar paksa,” tambahnya.

Dia mengemukakan, sesuai pantauan dirinya, saat ini pemilik sedang memindahkan semua barang, dan tidak mengoperasikan usahanya lagi. Bila memaksakan kehendak maka akan ditindak tegas. “Sejauh ini mereka sudah penuhi janji mereka, untuk bongkar sendiri,” katanya lebih lanjut.

Baca Juga :  Frans Lebu Raya mutasikan 8 Pejabat Eselon II, Kadis Pariwisata Lowong

Menyoal bangunan lain di sebelah jembatan Liliba yang sudah berada di ujung jembatan, dia mengemukakan, tanah tersebut miliki warga. Namun terkait IMB merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Tata Kota. “Bila dinas minta ditertibkan, kami akan tertibkan,” imbuhnya.

Ditanyai apakah Pol PP akan menertibkan begitu banyak lapak milik PKL, yang tersebar di berbagai sudut kota dan menempati Damija, dia mengemukakan pihaknya akan segera menertibkan lapak milik PKL di atas damija serta menyebabkan wajah Kota Kupang kumuh.

Hanya saja, bilangnya, penertiban tidak dapat dilakukan sekaligus, karena personil Pol PP yang terbatas. “Kita akan jadwalkan untuk penertiban lapak PKL di damija serta tidak mengantongi izin resmi,” pungkas dia.

Pada bagian akhir, kembali dia menegaskan, Pol PP dalam menjalankan tugas, tidak diskriminatif. Pol PP menegakkan aturan bagi setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah.

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button