Home / Populer / “Galaunya” Komisi III dengan Kadis Perhubungan Kota Kupang

“Galaunya” Komisi III dengan Kadis Perhubungan Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button
lebu                                                                           Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Selly Tokan Kamilus.

MORAL-POLITIK.COM– Komisi III DPRD Kota Kupang merasa kesal dengan Dinas Perhubungan Kota Kupang yang dinilainya telah melecehkan mereka. Kekesalan komisi III disebabkan, hasil rapat dengar pendapat pada beberapa waktu lalu soal Peraturan Daerah (Perda) Parkir Nomor 12 Tahun 2011 yang memuat agar pengelolaan parkiran baik itu umum maupun khusus, tidak boleh dilakukan secara borongan, namun kenyataannya, praktek serupa masih dilakukan Dinas Perhubungan. Padahal praktek itu telah menjadi temuan dari BPK .

Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi III DPRD, Selly Tokan Kamilus (STK) yang didampingi Wakil Ketua Komisi III, Herry Kadja Dahi, Sekretaris Komisi Nithanel Pandie, bersama beberapa anggota komisi diantaranya, Johanis Ndun, Djainudin Lonek, dan Tellendmark Daud, kepada moral-politik.com di ruang Komisi III DPRD, Jumat (9/1/2014).

STK, Anggota DPRD Kota Kupang dari PDIP ini menuturkan lebih lanjut, Komisi III merasa menyesal dengan apa yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, karena dalam Perda sudah jelas dilarang memborongkan parkiran ke pihak ketiga, namun dinas melakukannya. Uniknya lagi, tambahnya, pengumuman pemenang pengelola parkiran dilakukan setelah siangnya Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan dan meminta mereka tidak lagi melakukan praktek serupa seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu Komisi III menilai Kadis Perhubungan telah melanggar Perda yang ada.

“Parkiran ini sudah menjadi temuan BPK pada waktu itu, namun ternyata Dinas Perhubungan masih melakukan hal yang sama, sehingga kami dari komisi menilai Kadis Perhubungan sudah sangat melecehkan komisi III,” tegasnya.

Baca Juga :  Kejati NTT punya waktu soal Kadis Pertanian NTT

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Komisi III, Nithanel Pandie yang mengatakan bahwa titik daerah pengelolan parekira di Kota Kupang sebanyak 107 titik, sehingga keputusan dengan mengumumkan pemenang pengelolaan parkiran di 107 titik parkiran secara borongan, telah menyalahi aturan yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintah.

“Menyikapi persoalan ini, komisi akan panggil Kepala Dinas Perhubungan guna melakukan rapat dengan pendapat untuk mempertanyakan hal ini,” katanya.

Sementara Wakil ketua Komisi, Herry Kadja Dahi mengatakan, hal yang dibuat oleh kadis Perhubungan jelas sudah melanggar hukum, karena telah melanggar apa yang termuat di Perda Parkir tersebut.

“Hal yang dilakukan Kadis Perhubungan ini sudah tidak menghargai hasil rapat yang disapakati, dan juga sudah tidak mengakui Perda yang telah dibuat dan di tetapkan,” katanya lebih lanjut.

Anggota Komisi  III lainnya  yakni Johanis Ndun mengatakan, Kadis Perhubungan sudah membuat kesalahan yang melanggar aturan, karena pada rapat Komisi III pada 16 Desember 2014 yang lalu, Kadis Yogerens Leka mengaku tidak memborongkan parkiran, namun tenyata setalah selesai rapat sorenya Kadis mengumumkan pemenang pengelolaan parkiran. Untuk hal ini Komisi III menilai Kadis Perhubungan sudah membuat kesalahan besar.

“Dari keputusannya saya menilai seolah-olah Kepala Dinas tidak mengindahkan temuan BPK. Pengumuman pemenang tender sangat disesalkan. Perda Nomor 12 Tahun 2011 jelas mengatur tentang parkiran. Seharusnya tidak usah diborongkan dan diswakelolakan. Kalau ada temuan lagi langsung saja diproses hukum. Dia (kadis) harus bertanggung jawab kepada BPK jika ada temuan lagi. Hanya keledai saja yang mau terantuk di batu yang sama,” pungkas dia dengan kesalnya.

(nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button