Home / Populer / Inilah nasihat PKS kepada Jokowi: “Jangan Takut Megawati dan Surya Paloh…”

Inilah nasihat PKS kepada Jokowi: “Jangan Takut Megawati dan Surya Paloh…”

Bagikan Halaman ini

Share Button
pksKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Kehumasan, Mardani Ali Sera.

 

MORAL-POLITIK.com– Partai Keadilan Sejahtera menyesalkan timbulnya kembali ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kekisruhan ini berawal dari penunjukan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo akibat pengaruh dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. PKS meminta Jokowi berani melepaskan diri dari tekanan partai pendukungnya.

“Enggak usah takut dengan Megawati dan Surya Paloh, KIH, atau KMP. Takutlah hanya kepada Allah dan rakyat!” kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin (26/1/2015) siang.

Melansir kompas.com, Mardani tidak menyalahkan Megawati, Paloh, ataupun Budi Gunawan yang kini dijadikan tersangka oleh KPK. Menurut dia, wajar jika ada orang yang hendak menekan Presiden. Yang jadi permasalahan adalah Presiden itu sendiri karena tidak berani melepaskan diri dari tekanan yang ditujukan kepadanya.

“Yang salah, ya Presiden. Saya tegaskan itu. Kekisruhan ini bermula dari Presiden,” katanya.

Mardani mengingatkan agar Jokowi meresapi kata-kata Presiden Amerika John F Kennedy, yakni apabila pengabdian kepada negara bermula, maka berakhirlah pengabdian kepada partai, golongan, atau individu. “Jadilah presiden rakyat Indonesia, dan yang diinginkan rakyat Indonesia adalah memberantas korupsi,” ujar Mardani.

Hubungan KPK dan Polri kembali memanas setelah KPK menetapkan calon tunggal kepala Polri, Komjen (Pol) Budi Gunawan, sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Tak lama setelah itu, Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan menjadikannya sebagai tersangka atas dugaan memerintah saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Kontsitusi pada 2010 mengenai sengketa pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat.

Baca Juga :  Alasannya Jokowi minta Tiongkok Buka Rute Maskapai Indonesia

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button