Home / Populer / “Jokowi dinilai tersandera Partai Pendukungnya”

“Jokowi dinilai tersandera Partai Pendukungnya”

Bagikan Halaman ini

Share Button
hanyaSekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Sekretaris Jenderal PKB Imam Nahrowi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, calon presiden Joko Widodo, dan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo (kiri ke kanan) saat acara deklarasi di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

 

MORAL-POLITIK.com– Pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat, menilai, Presiden Joko Widodo terlambat memberi batasan pada partai pendukungnya. Menurut Hasan, hal itulah yang membuat Jokowi tersandera dan akhirnya kehilangan kontrol kekuasaannya.

“Jokowi terlambat memberi batasan pada parpol pendukungnya untuk sejauh mana dia bisa mencampuri. Saran boleh, tapi keputusan tetap harus di Jokowi,” kata Hasan, dalam sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Melansir kompas.com, Hasan menuturkan, Jokowi dipilih menjadi Presiden karena dianggap mampu membawa harapan dan tidak tersandera oleh kesalahan masa lalu. Dengan alasan itu, kata Hasan, Jokowi seharusnya bisa tegas dari awal bahwa partai pendukungnya tidak boleh intervensi terlalu dalam terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Hasan bahkan berani mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi kini diganggu oleh partai pendukungnya sendiri. Ungkapan itu ia lontarkan terkait polemik pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Posisi yang tidak begitu lazim karena umumnya pemerintah yang berkuasa hanya mendapat gangguan dari kubu oposisi. (Baca: Jokowi dan Parpol Koalisi yang Merongrong)

“Harusnya Jokowi bilang, Anda silakan ikut membangun bangsa ini, tapi jangan bikin repot. Kalau ngerepotin, silakan keluar, atau saya ambil alih partai Anda,” ucap Hasan.

Di lokasi yang sama, Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak mampu mengendalikan kekuasaannya dan hanya memosisikan diri sebagai petugas partai.

Baca Juga :  Kini, Kota Kupang jadi sasaran Ikan Berformalin

Haris menilai Jokowi tidak memiliki kemampuan sebagai kepala negara dan hal itu ia rujuk dari pernyataan Jokowi di Istana Bogor terkait polemik penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

“Jokowi hanya tukang cap. Jawaban Jokowi di Istana Bogor itu menggambarkan kualitas dia memahami dan mengatasi masalah. Negara ini sedang genting, Jokowi enggak paham atau enggak berani?” pungkas Haris.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menilai pernyataan Presiden terkait polemik antara Polri dan KPK sudah tegas. Menurut Tedjo, Jokowi telah menggariskan bahwa pemerintah tidak berpihak pada satu di antara dua institusi penegak hukum tersebut.

Presiden mengingatkan agar siapa pun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani oleh KPK maupun Polri. Jokowi meminta agar kedua institusi itu bahu-membahu dalam memberantas korupsi.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button