Home / Populer / Jokowi-Prabowo reuni, dan bertukarnya peran koalisi

Jokowi-Prabowo reuni, dan bertukarnya peran koalisi

Bagikan Halaman ini

Share Button
reuniPresiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015)

MORAL-POLITIK.com– Politik itu dinamis. Kata sederhana yang banyak diucapkan orang itu tampaknya tepat untuk menggambarkan kondisi perpolitikan tanah air saat ini. Begitu kuatnya polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, hingga membuat kondisi politik Indonesia berputar 180 derajat.

Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan partai pendukung pemerintah, justru terus mendesak Presiden Joko Widodo untuk melantik Budi yang sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus gratifikasi. Adapun Koalisi Merah Putih yang merupakan partai oposisi, kini mendukung apapun keputusan Jokowi.

Rekomendasi Tim Independen dan Ngototnya KIH

Catatan Kompas.com, pada Kamis (29/1/2015), tiga dari empat partai pendukung pemerintah di DPR masih “ngotot” agar Jokowi segera melantik mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu. Desakan ini bahkan masih menguat setelah Tim Independen yang dibentuk untuk menangani konflik KPK-Polri itu merekomendasikan kepada Joko Widodo untuk tidak melantik Budi Gunawan.

Tim Independen menilai, pemilihan Budi sejak awal bukan inisiatif Jokowi, melainkan bentuk tekanan yang datang dari parpol. Terlebih, Budi sudah berstatus tersangka penerimaan gratifikasi dan rekening gendut di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Politisi Senior PDI-Perjuangan Pramono Anung, meminta Jokowi untuk mengabaikan rekomendasi yang diberikan tim independen itu. Pramono menyarankan agar Jokowi lebih mendengarkan lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi karena memiliki status hukum yang jelas.

“Bukan saya tak respek dengan Tim Sembilan (Tim Independen), tapi bagaimana pun dengarkan lembaga tinggi negara,” ujar Pramono.

Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faizal juga mengungkapkan hal serupa. Akbar menilai, pelantikan Budi harus dilakukan karena jendral bintang tiga itu sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR dan dinyatakan lolos. Daripada mendengarkan tim independen, Akbar menyarankan agar Jokowi mendengar masukan dari Dewan Pertimbangan Presiden.

Baca Juga :  Inilah kata Gerindra terkait Pelantikan Ahok...

“Bahwa tim independen berikan masukan, ya monggo. Tapi jangan sampai memaksakan kehendak harus didengerin,” katanya.

Ketua DPP Hanura Sarifuddin Suding, mengingatkan Jokowi berpotensi melanggar undang-undang jika Budi Gunawan yang sudah diloloskan DPR tak dilantik. Sudding juga tidak mau memikirkan mengenai masalah etika mengenai dilantiknya seorang tersangka koruptor.

“Pelantikan sudah sesuai undang-undang. Yang pasti bahwa ketika Jokowi menaati perundang-undangan, kita dukung. Kita berdasarkan hukum saja, hukum itu sudah di atasnya etika,” ucap Sudding.

Hanya Partai Kebangkitan Bangsa yang berbeda sikap. PKB mengaku tak mau ikut campur terkait pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri. PKB sebagai partai pendukung Jokowi-JK, sengaja bersikap netral karena merasa sudah banyak penumpang gelap, termasuk dari parpol, yang terlibat dalam masalah ini.

“PKB memang tidak ikut campur. Karena nuansa politisnya sudah kental. Banyak penumpang gelapnya,” kata Wasekjen PKB Lukman Edy.

Melunaknya KMP

KMP yang awalnya sempat menjadi “lawan politik” Jokowi, kini mulai melunak pasca pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi. Kedua rival yang bertarung sengit di Pilpres 2014 lalu itu, melakukan reuni di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis siang.

Meski reuni empat mata itu berlangsung tertutup, usai pertemuan publik dapat melihat reuni kedua tokoh berlangsung lancar. Senyum hingga tawa mengembang keluar dari wajah Jokowi dan Prabowo, seakan tidak ada sisa-sia perseteruan yang terjadi antara keduanya.

Walau datang sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia, Prabowo mengaku turut membahas soal polemik Budi Gunawan dengan Jokowi. Menurut Prabowo, ia yakin Presiden Joko Widodo akan mengambil keputusan sesuai kehendak publik.

“Saya yakin beliau mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya dan beliau akan memilih yang terbaik,” kata Prabowo.

Baca Juga :  "Galaunya" Komisi III dengan Kadis Perhubungan Kota Kupang

Usai pertemuan “mesra” itu, Prabowo dan elite KMP lain langsung mengadakan rapat di Bakrie Tower. Selain Prabowo, hadir seluruh petinggi parol KMP yakni: Ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali.

Aburizal mengaku rapat yang diadakan setiap bulan itu turut membahas pelantikan Budi Gunawan. Menurut Aburizal, menyerahkan segala keputusan kepada Jokowi. KMP, kata dia, tidak akan melakukan penekanan karena penunjukan Kapolri sepenuhnya adalah hak presiden.

“Masalah Kapolri, bolanya sudah ada di tangan presiden. Presiden yang kemudian menentukan dapat melantik atau tidak,” kata pria yang akrab disapa Ical ini.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan bahwa Prabowo bersama KMP akan mendukung sepenuhnya apapun keputusan Jokowi terkait kapolri. Bahkan, kata Fadli, KMP siap pasang badan jika keputusan Jokowi nantinya ditentang oleh sejumlah pihak, termasuk dari parpol KIH. (Baca: KMP Siap “Pasang Badan” jika Keputusan Jokowi soal Kapolri Diprotes KIH)

“Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apapun yang perlu kita lakukan akan kita lakuan,” kata Fadli saat ditanya soal kesiapan membela Jokowi itu.

Jokowi Mencari Dukungan

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio menilai pertemuan antara Jokowi dan Prabowo dimaksudkan untuk meminta dukungan. Menurut dia, Jokowi membutuhkan dukungan moral dari Prabowo untuk mencabut pelantikan Budi Gunawan.

“Budi Gunawan didukung PDI-P, Nasdem, dan Hendro Priyono. Jokowi tidak tahan dengan tekanan dari ketua umum partai politik. Jokowi mencari sumber dukungan baru di saat dukungan dari partainya sudah mencapai titik kritis,” kata Agung.

Baca Juga :  PPI akan menindak tegas kadernya yang menolak Capres Jokowi

Agung menuturkan, Jokowi sengaja memancing Prabowo untuk turun ke gelanggang untuk menghadapi perseteruan antara dia dengan para ketua umum parpol pendukung. Agung menduga Jokowi mau menjadikan Prabowo bumper untuk melindungi dirinya dari intervensi ketum parpol yang selama ini mendukungnya.

“Ini ironi. Tapi menjadi menarik karena Jokowi-Prabowo membuka banyak kemungkinan politik dalam jangka pendek,” tuturnya.

Apa pun makna di balik pertemuan Jokowi-Prabowo, sepertinya politik indonesia kedepan akan semakin dinamis.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button