Home / Populer / “Kasus Pelantikan” Budi Gunawan bisa ke upaya memakzulkan presiden?

“Kasus Pelantikan” Budi Gunawan bisa ke upaya memakzulkan presiden?

Bagikan Halaman ini

Share Button
pksKetua DPP PKS Nasir Djamil.

 

 

MORAL-POLITIK.COM– Keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI dianggap bisa memicu kegaduhan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. DPR bisa saja mengajukan hak menyatakan pendapat yang berujung pada upaya memakzulkan presiden.

“Cukup alasan untuk lakukan impeachment, soal DPR berani atau tidak. Tapi normatif ini cukup (alasan),” ujar pakar hukum tata negara, Margarito, Kamis di Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Melansir kompas.com, menurut Margarito, yang dilakukan presiden dengan menunda pelantikan Budi Gunawan telah menyalahi segala mekanisme tata negara yang harus dilakukan. Dia menyebutkan, presiden seharusnya melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Selain itu, pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri juga mengherankan. Presiden tidak menyebutkan alasan Sutarman diberhentikan dan mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.

“Apa alasan mendesak Kapolri dihentikan dan angkat Plt. Kalau baca UU 2/2002 secara eksplisit harusnya angkat Plt diminta persetujuan ke DPR, kecuali kalau negara ugal-ugalan,” sindir Margarito.

Politisi PKS Nasir Djamil pun mempertanyakan alasan Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan. Menurut Nasir, seharusnya presiden melantik Budi kemudian tak lama setelah itu langsung memberhentikan sementara. Yang terjadi saat ini, sebut Nasir, justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu juga menilai, alasan pemberhentian Sutarman agak janggal. Pasalnya, pemberhentian Kapolri biasanya dilakukan karena pensiun atau mengundurkan diri.

“Kriteria itu nggak ada di Sutarman. Ini blunder luar biasa kalau Jokowi menunda melantik Budi Gunawan,” ucap dia.

Nasir menyadari sikap presiden ini nantinya akan mempengaruhi hubungan kepresidenan dengan DPR.

Baca Juga :  Tukang ojek Kabupaten Manggarai keluhkan BBM

“Kami sedang mempelajari, semoga tidak sampai berujung ke impeachment,” pungkas dia.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button