Ilustrasi: Sidang DPRD NTT.

 

MORAL-POLITIK.COM – Sudah cukup banyak keluhan masyarakat Kota Kupang kepada DPRD Kota Kupang terkait ketidakberesan manajemen LLAJR.

tKetidakberesan tersebut lebih-lebih perihal semrawutnya terminal bayangan di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang.

Kaitannya dengan problematika tersebut, Anggota Komisi IV DPRD NTT Jefri Un Banunaek meminta dengan segala hormat kepada pimpinan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kota Kupang agar jangan bisanya hanya menunjukkan egosentris dan tidak mau bekerja sama untuk menertibkan Terminal Bayangan di Kota Kupang.

“Kedua dinas itu harus bekerja sama dalam menertibkan terminal bayangan yang menggalaukan masyarakat Kota Kupang pada khususnya, dan masyarakat Pulau Timur pada umumnya,” katanya.

Selain daripada itu, Jefri mengingatkan kepada Kepala Dishub Kota Kupang agar jangan berpikir soal perijinan Angkutan Kota Dalam Provinsi yang dikeluarkan oleh Dishub Provinsi, lantas tidak mau menertibkan terminal bayangan.

Hal sebaliknya juga, tambahnya, Dinas Perhubungan NTT jangan hanya mengeluarkan ijin lantas tidak mau bekerja sama dengan Dishub Kota Kupang dalam menertibkan terminal bayangan.

Polemik terminal bayangan sudah saatnya diakhiri,” katanya kepada Moral-politik.com di ruang Komisi IV DPRD NTT, Kamis (29/1/2015).

Jika Dinas Perhubungan Kota Kupang dan Provinsi NTT tidak mampu menangani masalah tersebut, tambahnya, sebaiknya meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk mengatasi masalah terminal bayangan tersebut.

“Dalam waktu dekat ini kami berencana memanggil Dinas Perhubungan NTT, dan meminta penjelasan mereka soal masalah terminal bayangan. Kami akan usulkan agar Dinas Perhubungan meminta bantuan pihak Kepolisian, baik Polda NTT, maupun pihak Polresta Kupang Kota untuk membantu penertiban terminal bayangan,” pungkas dia.

 

 

Penulis: Nyongki