Home / Populer / KPK bicara soal Polri Beri Bantuan Hukum kepada Budi Gunawan

KPK bicara soal Polri Beri Bantuan Hukum kepada Budi Gunawan

Bagikan Halaman ini

Share Button
kpk1Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (kiri) dan Zulkarnain (tengah) didampingi juru bicara KPK Johan Budi memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan status tersangka Menteri ESDM Jero Wacik, di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

MORAL-POLITIK.COM– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, Polri akan memberikan bantuan hukum kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menghormati keputusan Polri tersebut dan akan terus melanjutkan proses hukum.

“Kapolri bilang akan menyediakan bantuan hukum karena ini perwira tinggi. Pak Ketua (Abraham Samad) bilang, itu hak institusi. Kami menghormati itu,” ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Terkait kasus Budi Gunawan ini, kata Bambang, Kapolri Jenderal Pol Sutarman menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. “Kapolri menyatakan bahwa menghormati proses yang sedang berjalan,” katanya.

Pasca-mengumumkan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Bambang bersama Ketua KPK Abraham Samad menemui Kapolri di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Melansir kompas.com, sebelumnya, Sutarman mengatakan, Divisi Hukum Polri akan memberikan bantuan hukum kepada Komjen Budi, yang juga calon kepala Polri. Pasalnya, Komjen Budi, yang juga mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri adalah anggota aktif Polri.

KPK menetapkan Gunawan sebagai tersangka dengan dugaan terlibat transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Budi merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan sejak Juli 2014. “Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama akhirnya KPK menemukan pidana dan menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Abraham.

Baca Juga :  Denda Rp 500 ribu dan Rp 1 juta bagi pelanggar jalur busway

Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHPidana.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button