Home / Populer / Masalah Rehab Kantor DPRD Kota Kupang, inilah pernyataan YL

Masalah Rehab Kantor DPRD Kota Kupang, inilah pernyataan YL

Bagikan Halaman ini

Share Button
lyKetua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe (kanan), Wali Kota Kupang Jonas Salean (tengah).

 

 

 

MORAL-POLITIK.com– Kontraktor pelaksana yang mengerjakan rehabilitas dan perbaikan atap gedung DPRD Kota Kupang yang dinilai bekerja asal jadi harus dikenakan sanksi. Perusahaan CV Coral itu harus di-black list karena pekerjaan yang sudah melewati batas waktu tersebut tapi hasilnya pun sangat mengecewakan, sebab atap yang diperbaiki masih tetap bocor. Bahkan saat hujan pada Selasa (27/1/2015) siang pun kebocoran masih terjadi, walau tak separah saat kejadian Jumat (23/1/2015) yang lalu.

Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe (YL) di ruang kerjanya, Rabu (28/1/2015) mengatakan, pelaksana pekerjaan perbaikan atap gedung Dewan memang sangat mengecewakan. Pekerjaan perbaikan atap gedung dikerjakan asal jadi.

Belum lagi pelaksana pekerjaan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan harus dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan PHK saja, katanya, menunjukkan bahwa kontraktor pelaksana sebenarnya tidak mampu melaksanakan pekerjaan, namun dipaksakan untuk menunjuk perusahaan tersebut sebagai pemenang tender.

Karena itu, tambahnya, kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi, harus memberikan sanksi tegas. Kepada perusahaan tersebut juga harus di-black list karena tidak bekerja secara baik. ”Walau kontraktor mau menyelesaikan pekerjaan sampai 100 persen dan memperbaiki kebocoran yang masih terjadi, tetapi ini menunjukkkan bahwa perusahaan itu tidak sanggup. Karena itu harus di-black list,” tegasnya.

Ke depan, tambahnya lagi, pekerjaan yang dilelang atau ditenderkan hendaknya tidak hanya melihat pada penawaran yang diajukan perusahaan. Panitia tender harus jeli menyeleksi perusahaan yang benar-benar berkemampuan, baik kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan maupun kemampuan secara keuangan. sehingga, ketika ditunjuk sebagai pemenang tender dan melaksanakan pekerjaan, perusahaan tersebut benar-benar mampu bekerja dan memulai pekerjaan tanpa mengharapkan uang muka dari pemerintah.

Baca Juga :  Pencopet bertato manfaatkan kampanye HANURA

“Jangan hanya asal tunjuk setelah lihat penawaran, tetapi dilihat pula kemampuan keuangannya, sehingga tidak hanya mengharapkan uang dari pemerintah baru bisa kerja proyek,” pungkas dia.

(nyongky)

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button