Home / Populer / Mengapa Masyarakat Manggarai Barat tolak Pengelolaan Pantai Pede?

Mengapa Masyarakat Manggarai Barat tolak Pengelolaan Pantai Pede?

Bagikan Halaman ini

Share Button
Pantai-PedeIlustrasi sikap penolakan dari warga Manggarai Barat.

 

MORAL-POLITIK.com– DPRD Manggarai Barat (Mabar) menyampaikan aspirasi masyarakat setempat terkait pengelolaan Pantai Pede ke provinsi, baik DPRD NTT maupun Gubernur NTT untuk disikapi.

Ketua DPRD Mabar, Matheus Hamsi kepada moral-politik.com di ruang kerja Ketua DPRD NTT, Selasa (27/1/2015) menjelaskan, pihaknya telah bertemu dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya terkait pengelolaan aset provinsi di Pantai Pede. Masyarakat menolak jika lahan itu diberikan kepada investor untuk pembangunan hotel bintang lima oleh PT Sarana Investment Manggabar (SIM).

Hamsi menjelaskan, tim terpadu yang dikirim gubernur pada 17 Januari 2015 lalu untuk melakukan sosialisasi terkait pengelolaan aset provinsi Pantai Pede tidak membuahkan hasil. Ketika tim menyampaikan bahwa aset tersebut dikontrakkan kepada pihak ketika, masyarakat agak berang karena tidak dilakuka sosialisasi sebelumnya. Karena itulah, pihaknya datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Mabar secara langsung kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan kepada DPRD NTT.

“Saya sudah sampaikan aspirasi masyarakat Mabar ke gubernur dan pimpinan DPRD NTT. Kita tidak bisa mengambil sikap karena tanah tersebut merupakan aset provinsi,” katanya.

Dia menyebutkan, aspirasi masyarakat yang disampaikan itu antara lain menolak rencana pemerintah provinsi yang mau menyewakan lahan selus kurang lebih tiga hektar itu kepada investor untuk dibangun hotel. Masyarakat juga menginginkan agar lokasi itu dibiarkan kosong dan menjadi ruang publik bagi masyarakat setempat. Masyakat mendesak pemerintah provinsi agar menyerahkan lahan Pantai Pede kepada Pemkab Mabar.

Menjawab pertanyaan tentang sikap gubernur ketika menerima aspirasi masyarakat Mabar dimaksud, Hamsi sampaikan, lahan itu milik pemerintah pusat dan diserahkan kepada pemerintah provinsi NTT dan pemerintah provinsi (Pemprov) tidak akan menyerahkan kepada Pemkab Mabar.

Baca Juga :  Kodi Mete: Gugatan Ditolak MK Karena Penyuapan?

Selain itu, Pemprov menyewakan lahan itu kepada pihak ketiga dan Pemrov hanya mendapatkan jasa penyewaan lahan itu selama 25 tahun Rp 6,375 miliar atau Rp255 juta per tahun. Sedangkan hasil dari seluruh aktivitas investor itu seperti pajak hotel dan restoran, serta penyerapan tenaga kerja akan dinikmati langsung oleh masyarakat dan pemerintah Mabar.

“Semestinya apa yang disampaikan gubernur itu disampaikan saat sosialisasi kali lalu. Karena tidak disampaikan, sehingga saat sosialisasi suasananya tidak kondusif dan berakhir bubar,” pungkas Hamsi.

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button