Home / Populer / Mengapa seluruh Komisioner Kompolnas Diminta Mundur?

Mengapa seluruh Komisioner Kompolnas Diminta Mundur?

Bagikan Halaman ini

Share Button
calonCalon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan menerima kunjungan Komisi III DPR RI di kediamannya, di Jalan Duren Tiga Barat VI Nomor 21, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2015). Menurut Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, pertemuan ini merupakan salah satu proses fit and proper test. Selanjutnya Rabu (14/1/2015) akan dilakukan fit and proper test yang resmi di Gedung DPR RI. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri tahun 2004-2006.

 

MORAL-POLITIK.com– Penggagas Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi menganggap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyesatkan Presiden Joko Widodo dengan mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Oleh karena itu, Adhie meminta agar seluruh komisioner Kompolnas mundur dari jabatannya.

“Kompolnas seluruhnya harus mengundurkan diri karena menyesatkan Presiden dalam menetapkan calon Kapolri,” ujar Adhie dalam diskusi di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Melansir kompas.com, Adhie lantas mempertanyakan pertimbangan Kompolnas dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno selaku Ketua Kompolnas dalam menentukan kandidat calon Kapolri dan merekomendasikan Budi sebagai salah satu kandidat ke Jokowi.

“Siapa BG? Kenapa Kompolnas rekomendasi?” katanya.

Selain Budi Gunawan, nama lain yang diajukan Kompolnas adalah mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.

Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengakui rekomendasi calon Kapolri yang diberikan kepada Presiden Jokowi tidak melalui proses yang sempurna.

Dia membandingkan dengan tahapan yang dilakukan pada tahun 2013 lalu, di mana seluruh proses wawancara dilakukan kepada seluruh calon termasuk pelibatan KPK, PPATK, dan Komnas HAM.

Baca Juga :  Santet Terhadap KPK Bukan Saja Oleh Kaum Pria

“Karena kali ini cepat sekali permintaan dari Presiden maka kami seadanya. Dalam arti bahwa kami tidak bisa meminta KPK dan PPATK, serta Komnas HAM, tidak bisa melakukan wawancara kepada mereka,” pungkas Adrianus.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button