Home / Populer / Polemik Pengelolaan Parkiran, ini sikap Jonas Salean dan DPRD Kota Kupang

Polemik Pengelolaan Parkiran, ini sikap Jonas Salean dan DPRD Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button
garam            Wali Kota Kupang Jonas Salean bersama Kadis Perindag NTT, Buno Kupok saat meresmikan produk garam beryodium di Oesapa Barat.

MORAL-POLITIK.com– Polemik pengelolaan parkiran di Kota Kupang, sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat ini. Pasalnya pihak Pemkot Kupang menyatakan Perda menyalahkan Perda karena bertentangan dengan UU 28 Tahun 2011. Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Kupang, tetap bertahan dengan meminta Pemkot Kupang mengikuti Perda, sebelum dilakukan revisi. Bila tidak diikuti, maka terjadi pelanggaran hukum.

Wali Kota Kupang, Jonas Salean kepada moral-politik.com, Sabtu(24/1/2015) yang lalu di Balai Kota Kupang mengemukakan, Perda 14 Tahun 2014 dan Perda 15 Tahun 2015 perlu dilakukan revisi, karena berlawanan dengan UU Pajak dan Retribusi yang berlaku. Dalam UU dinyatakan tidak boleh diborongkan, sehingga patut direvisi. “Perda harus direvisi, karena bertentangan dengan UU yang lebih tinggi,” katanya.

Didampingi Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man, Jonas Salean menyoal kapan diajukan draf revisi? Dia mengatakan, draf direvisi akan diajukan untuk dibahas bersama DPRD.

Terkait pelaksanaan pungutan retribusi, mantan Sekot Kupang ini menyebutkan pihaknya akan tetap melakukan pungutan di lapangan, sebab semua untuk memenuhi target PAD dari Dinas Perhubungan.

Sementara itu, juru bicara Komisi III DPRD Kota Kupang, Nithanel Pandie mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai. Pasalnya, roh dari Perda sudah bagus, dimana tidak boleh diborongkan kepada orang perongan maupun kelompok. “Roh Perda sudah bagus,” katanya mengurai.

Jika ingin direvisi, pungkas dia, harusnya Perda tetap diikuti, bukan sebaliknya. “Sebelum revisi, harusnya Perda ditaati. Pertanyaannya mengapa penerimaan retribusi jadi temuan BPK, bila perda salah? BPK temukan pelanggaran karena Pemkot tidak jalankan sesuai dengan Perda,” katanya menyudahi.

Baca Juga :  Utje Gustaaf Patty: Relawan Jokowi tak minta pekerjaan...

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button